Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Etika Pejabat, Mahfud: Harusnya Begitu Tersangka, Mundur

Kompas.com - 30/11/2023, 14:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinafor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, saat ini banyak orang yang melanggar hukum tetapi tidak merasa melanggar hukum.

Mahfud mencontohkan ada sejumlah pejabat yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

"Harusnya begitu tersangka tahu diri, masyarakat mencibir, masyarakat tidak percaya, sudah mundur," kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Bung Karno di Jakarta International Expo, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mengaku banyak menemukan pejabat yang menolak mundur setelah berstatus sebagai tersangka karena merasa belum diputus bersalah di pengadilan.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Mengecewakan, Ungkap Praktik Jual Beli Pasal

Menurut dia, hal itu menandakan bahwa orang tidak punya moral dan etika, tapi justru menggunakan hukum sebagai alat untuk bersembunyi.

"Banyak orang melanggar hukum tapi besembunyi dibalik norma hukum, misalnya (bilang) 'belum diputuskan oleh pengadilan, jangan diganggu gugat, ini hak saya'. Enggak tahu malu," ujar Mahfud.

Calon wakil presiden nomor urut 3 inj melanjutkan, meminta pejabat yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri tidaklah melanggar asas praduga tak bersalah.

Baca juga: Cerita Mahfud MD Larang Anak-anaknya Ungkap Identitas Sang Ayah

Menurut dia, hukum justru harus dimulai dengan praduga berdalah atau kecurigaan sehingga tidak masalah jika ada penilaian secara sosial kepada pejabat yang bermasalah hukum.

"Misalnya kalau sekarang, maaf kalau kita melihat apa seorang pejabat, wakil menteri, ketua KPK, menteri lah yang sekarang jadi terdakwa. Apa kita tidak boleh menduga bahwa dia bersalah, boleh, sangat boleh," kata dia.


Namun, Mahfud menekankan bahwa pernyataan ini tidak khusus ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej yang berstatus tersangka.

"Banyak selama ini sejak zaman reformasi itu banyak yang begitu, ittu kepada pejabat semuany dan kepada ASN," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com