Alokasi Anggaran Belanja Alutsista Naik, Penggunaan Mesti Diawasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi dari penambahan alokasi anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) mesti diawasi supaya tak diselewengkan buat kepentingan elektoral pihak tertentu.

Menurut Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, realisasi penambahan alokasi anggaran belanja alutsista di tengah masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 patut diawasi karena rawan disalahgunakan dan malah tidak optimal.

Apalagi penambahan alokasi anggaran belanja alutsista itu berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun.

Di sisi lain, Al Araf menyoroti posisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2 berpasangan dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

"Kenaikan yang mendadak ini justru menimbulkan tanda tanya apakah hal ini untuk kepentingan membangun pertahanan atau ada udang di balik batu di mana atas nama pertahanan anggarannya potensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024 mengingat sang menteri maju menjadi kandidat presiden," kata Al Araf saat dihubungi pada Kamis (30/11/2023).

Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata Al Araf, adalah pengadaan barang dan jasa sektor pertahanan tidak terbuka dengan alasan rahasia negara.

Kondisi itu membuat berbagai dugaan penyimpangan proyek pengadaan melalui Kementerian Pertahanan sulit dicegah atau ditindak secara hukum.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan alasan penambahan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri sampai mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 61,7 triliun, untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan alokasi ini karena adanya kebutuhan sesuai kondisi dan peningkatan dinamika geopolitik dan geosekuriti.

Di sisi lain, kata Sri Mulyani, hal ini masih sesuai dengan perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan panjang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore lalu.

Dalam rapat dipimpin Presiden Joko Widodo itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.

Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023) menjelaskan, pertemuan itu membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri.

Baca juga: Menhan Sibuk Kampanye, Penambahan Anggaran Belanja Alutsista Diperkirakan Tak Efektif

Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan ini terdiri dari dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman luar negeri.

Alokasi belanja sektor pertahanan keamanan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, senilai Rp 331,9 triliun. Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri.

”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu, sudah disetujui Bapak Presiden (alokasi) 20,75 miliar dollar AS. Nah, kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dollar AS. Itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, seperti dikutip dari Kompas.id.

Akan tetapi, meski periode rencana strategis (renstra) 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034 sesungguhnya tidak berubah.

Baca juga: Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Secara keseluruhan, alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri di periode 2020-2034 akan tetap seperti yang pernah diputuskan Presiden Jokowi, yakni 55 miliar dollar AS.

Di sisi lain, penambahan itu dinilai tiba-tiba dan dilakukan ketika Prabowo maju di Pemilihan Presiden 2024, sehingga bisa menuai kecurigaan publik bahwa uang akan digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.