Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Kampanye, Wapres Minta Peserta Pemilu Tak Bikin Masyarakat Terbelah

Kompas.com - 27/11/2023, 07:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk berkampanye dengan cara-cara yang tidak menyebabkan pembelahan di tengah-tengah masyarakat.

"Para pemain, kontestan, supaya menaati aturan-aturan itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan keterbelahan masyarakat kita," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11/2023) malam.

Ma'ruf pun berharap masa kampanye yang dimulai pada Selasa (28/11/2023) besok dapat berjalan dengan baik melalui sikap netral para aparat, baik itu TNI/Polri maupun aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Pesan Sinta Nuriyah untuk Pemilu: Pilih yang Amanah, Adil, Jujur dan Pengayom...

Ma'ruf juga berpesan kepada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk bersikap netral dan memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemilu.

"Mereka harus menjadi penyelenggara Pemilu yang netral, tidak memihak kepada salah satu kontestan, dan harus menjaga supaya Pemilu kita itu berjalan dengan jujur, adil, bersih, dan pemain juga supaya bermain bersih semuanya,” kata dia.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah dan menimbulkan konflik.

“Isu-isu disinformasi, hoaks, yang pasti ketika kita menghadapi pemilu itu selalu ada, selalu muncul. Oleh karena itu, masyarakat harus tidak boleh terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik," kata Ma'ruf.

Baca juga: Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Pemilu Jelang Masa Kampanye Sangat Tinggi

Seperti diketahui, masa kampanye Pemiku 2024 akan berlangsung selama 75 hari, mulai Selasa besok hingga 10 Februari 2023.

Adapun hari pemungutan suara akan jatuh pada 14 Februari 2024 di mana para pemilih akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD secara serentak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com