Klaim Punya Data Lengkap Mafia Hukum, Mahfud: Banyak Sekali, yang Melakukan Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan, dirinya memiliki catatan lengkap soal mafia hukum.

Menurut Mahfud, jumlah mafia hukum sangat banyak. Salah satu pelakunya yakni aparat hukum.

Mula-mula, Mahfud menceritakan soal mafia hukum yang ada di daerah. Dia kemudian memberi contoh di Sulawesi Utara yang ada keterlibatan mafia hukum dalam kasus tambang ilegal.

Saat Mahfud selaku Menko Polhukam mengirimkan orang untuk memeriksa kondisi di lapangan karena diduga ada pelanggaran, kasus tersebut cepat-cepat dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan demikian, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Kabinet Tanpa Sistem Jatah Menteri, tetapi Buka Peluang Parpol Ajukan Ahli

"Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, kami datang lalu (mereka) bilang, 'Pak, Bapak sudah tidak bisa masuk lagi, sekarang sudah ada di pengadilan'," ungkap Mahfud dalam acara Gagas RI Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa" yang disiarkan pada Kamis (22/11/2023).

"Nah, yang seperti ini banyak sekali terjadi, dan ini yang melakukan adalah aparat. Saya punya catatan lengkap tentang siapa, siapa yang melakukan ini, siapa bekingnya, dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Dia melanjutkan, apabila Ganjar Pranowo dan dirinya terpilih nanti maka mafia-mafia hukum yang ada akan ditindak pada tingkat penindakan.

Baca juga: PDI-P Dekati Kubu Amin Dinilai Taktik Antisipasi jika Ganjar-Mahfud Tak Lolos

Sementara itu, di tataran pemerintahan, dirinya berjanji akan memperbaiki aturan hukum. Selain itu, Mahfud berjanji dirinya dan Ganjar akan memilih pemimpin-pemimpin yang kuat dan bersih hingga tingkat daerah dan unit tertentu.

Dengan begitu, pemimpin akan berani melakukan tindakan.

"Pada tingkat unit-unit itu harus yang bersih dan kuat. Berani melakukan tindakan, tidak disandera oleh mafia-mafia lokal. Kadang kala mafia-mafia lokal ini bisa mindah orang lho," ungkap Mahfud.

"Seorang pejabat itu sudah mau bekerja dengan baik di situ, (lalu) di situ ada mafia. Nah, kalau dia (pejabat) enggak mau kerja sama dengan mafia, dia dipindah. Mafia itu bisa mendikte orang di atas untuk memindah orang," tambah dia.