Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Rasa-rasanya Pilihan Pak JK Akan Beda dengan Saya

Kompas.com - 20/11/2023, 11:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo tak mempersoalkan jika Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) tak memilih dirinya di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam konferensi pers usai mengunjungi JK di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, barangkali rasa-rasanya juga, pilihannya Pak JK akan beda dengan saya," kata Ganjar kepada awak media.

Baca juga: JK Sebut Megawati Pemimpin Baik dan Sangat Demokratis, Harap Ganjar Bisa Mencontoh

Kendati demikian, Ganjar juga masih berharap JK bakal mendukungnya di Pilpres 2024. Respons JK pun menyambut positif namun dengan canda khasnya.

"Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak," lanjut Ganjar kepada JK.

"Aihh, boleh," jawab JK tertawa sembari menepuk pelan punggung Ganjar yang berdiri di sampingnya.

Ia lantas bercerita bahwa dalam pertemuan dengan JK, dirinya mendapatkan banyak masukan tentang kepemiluan.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menepuk punggung calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo usai digoda untuk mendukungnya pada Pilpres 2024. Ini terjadi di kediaman JK, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menepuk punggung calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo usai digoda untuk mendukungnya pada Pilpres 2024. Ini terjadi di kediaman JK, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.

Ganjar memandang politikus senior Partai Golkar itu banyak pengalaman.

"Intinya, pemilu musti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa musti dijaga, saya mengapresiasi beliau (JK)," imbuh politikus PDI-P ini.

Kata Ganjar, JK juga memberikan pesan tentang perbedaan yang menyatukan.

JK, menurut Ganjar, tak ingin perbedaan memecah belah bangsa menuju Indonesia emas 2045.

Baca juga: JK Sependapat dengan Ganjar, Nilai Penegakan Hukum di Indonesia Menurun

"Kalau selama ini perbedaan ini lima tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi bangsa," pungkas dia.

Perlu diketahui, JK satu bulan terakhir nampak sibuk menerima kunjungan elite politik nasional.

Pada Oktober lalu, JK menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani dan calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Setiap menerima kunjungan, JK selalu menyambutnya dengan perbincangan hangat lebih dari satu jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com