Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airin Jadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Banten

Kompas.com - 17/11/2023, 18:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjuk mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Banten.

"Karena itu untuk jaga asa kemenangan dan untuk menghormati gender, serta mengakomodasi pemilih wanita, maka yang jadi Ketua TKD di Banten adalah Bu Airin Rachmi Diany," ujar Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid dalam jumpa pers di Slipi, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Nusron menyebut Banten sebagai daerah yang majemuk dan memiliki pemilih yang sangat padat yakni sebesar 7 juta pemilih.

Nusron mengatakan, TKN Prabowo-Gibran percaya dengan kapabilitas Airin yang sudah menjadi ikon di Banten.

Baca juga: TKN Yakin Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran jika Menang Telak di Jawa Barat

Sebab, kata dia, Airin pernah menjadi Wali Kota Tangsel selama 2 periode, serta menorehkan prestasi yang moncer.

"Sehingga saya yakin ini akan membawa dampak dan aura serta aroma kemenangan di Provinsi Banten. Apalagi beliau adalah sosok figur wanita, pasti akan menyedot pemilih-pemilih wanita yang ada di Provinsi Banten," imbuh Nusron.

Selain itu, mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya ditunjuk menjadi Ketua TKD Prabowo-Gibran di Sumsel.

"Sumsel, setelah menimbang dan mengingat yang jadi Ketua TKD di Sumsel, provinsi terbesar ke-2 setelah Sumut adalah Bapak Mawardi Yahya, Wagub (Sumsel) yang lalu untuk menjadi Ketua TKD," ujar Nusron.

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat

Nusron mengatakan, mereka berharap Mawardi Yahya bisa menjaga aura kemenangan Prabowo-Gibran di Sumsel.

Dia meyakini akan terjadi kemenangan yang tebal bagi Prabowo-Gibran di Sumsel.

"Untuk Pak Mawardi ini sudah ditetapkan semalam, tanggal 17 November 2023," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com