Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Kapal Asing Masuk Indonesia, Ganjar: Angkatan Laut Harus Modern

Kompas.com - 08/11/2023, 16:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan, TNI Angkatan Laut harus memiliki armada yang modern agar mampu menjaga potensi kelautan yang ada di Indonesia.

"Semua harus fit, dikontrol betul, itu kalau kita mau jaya, maka Angkatan Laut mesti kita dorong, Angkatan Laut kita mesti modern," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Awalnya, Ganjar mengungkapkan bahwa Indonesia punya potensi besar di sektor kemaritiman karena 77 persen wilayah Indonesia adalah laut.

Baca juga: Khofifah Tak Masuk TKN Prabowo-Gibran, Begini Respons Ganjar Pranowo

Hanya saja, sektor maritim hanya berkontribusi sebesar 7,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021.

"Maka perikanan tangkap harus kita kelola sendiri, kapal kita mesti gede, sekarang kecil-kecil saja, kuplak kuplik kuplak kuplik gitu kan," ujar politikus PDI-P tersebut.

Menurut Ganjar, ukuran kapal nelayan Indonesia itu tidak sebanding dengan kapal-kapal nelayan asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dengan ilegal.

Ia menyebutkan, kapal asing yang masuk Indonesia umumnya berukuran jumbo dengan beragam fasilitas mumpuni, salah satunya adalah ruang pendingin sebagai tempat penyimpangan hasil tangkapan.

Baca juga: Ditanya soal Putusan MKMK, Ganjar: Selebihnya, Masyarakat Akan Menilai

"Bahkan kadang-kadang karena enggak dapat (ikan), dia beli dari kapal-kapal penangkap ikan yang lain, dia bertransaksi di tengah laut, itulah transhipment, rugi lagi," kata Ganjar.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, aparat pun harus turun tangan untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, armada yang dimiliki pun harus canggih agar dapat mengawasi lalu lintas kapal ilegal, sehingga ia mendorong agar armada Angkatan Laut harus dimodernisasi.

"Kita butuh keunggulan di sini, termasuk sistem pengawasan. Yang saya bayangkan apa, satelit, yang saya bayangkan kemudian teknologi tinggi, kapal kita untuk ngejar penjahat yang solarnya tidak pernah habis," ujar Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com