Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu 2024, KSAD Agus Akan Tindak Tegas Prajurit TNI AD yang Berpolitik

Kompas.com - 06/11/2023, 19:54 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa akan menindak tegas prajurit matra darat yang berpolitik.

Hal itu ditegaskan Agus saat menghadiri deklarasi "Pemilu Damai 2024 Provinsi Jawa Barat" di Islamic Center Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (6/11/2023).

“Jika ada prajurit TNI yang ikut berpolitik, maka akan ada tindakan tegas berupa tindakan pidana atau tindakan disiplin dari komandan satuannya,” kata Agus dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Senin.

Agus mengatakan, komitmen netralitas TNI AD dalam pemilu telah termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kita TNI AD sudah ada koridornya, di situ tertulis TNI tidak boleh berpolitik, dan juga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kita ikuti saja koridor itu,“ kata Agus dalam kegiatan yang juga diikuti secara virtual 25 satuan jajaran Kodam III/Siliwangi itu.

Baca juga: Deklarasi Pemilu Damai di Ciamis, KSAD Tegaskan Netralitas TNI

Pada kesempatan itu, KSAD Agus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan damai, khususnya dalam menghadapi tahun politik.

Agus lantas kembali menegaskan bahwa TNI dan Polri siap mengamankan jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya, Agus juga telah mengumpulkan para komandan satuan TNI AD dalam sebuah apel di daerah latihan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Situ Lembang, Jawa Barat pada Jumat, 3 November 2023.

Apel tersebut dikatakan bertujuan untuk menyamakan persepsi menjelang Pemilu 2024.

Di hadapan lebih dari seribu pimpinan di jajaran TNI AD, KSAD Agus meminta seluruh pimpinan memegang teguh sikap netral dalam menghadapi rangkaian pesta demokrasi yang akan segera bergulir.

Baca juga: KSAD Agus Kumpulkan Komandan Satuan TNI AD, Tegaskan Netralitas di Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com