Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilisas PSI Masih 0,9 Persen Meski Diketuai Anak Presiden Jokowi

Kompas.com - 06/11/2023, 18:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika yang diselenggarakan pada 26-31 Oktober 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berada di angka 0,9 persen, jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, hal itu menunjukkan bahwa status Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai anak Presiden Joko Widodo tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas PSI.

"Ada PSI yang walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum anak presiden, angkanya masih di 0,9 persen," kata Yunarto, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Riwayat Hidup Calegnya Tak Dibuka, PSI: Pengalaman Lalu Ada yang Diintimidasi

Oleh karena itu, Yunarto pun berpesan kepada Kaesang untuk lebih semangat lagi dalam mengampanyekan partainya tersebut.

Kaesang sendiri telah menargetkan PSI memperoleh suara sebanyak minimal 4 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar bisa menempatkan kadernya di DPR.

"Harus lebih semangat lagi Kaesang sepertinya nih keliling-keliling termasuk memasang baliho dirinya dan ayahnya kalau kita lihat di sini masih jauh sekali dari target angka lolos parliamentary threshold," ujar Yunarto.

Berdasarkan survei ini, hanya ada 6 partai politik yang elektabilitasnya di atas parliamentary threshold 4 persen, yakni PDI Perjuangan (26,3 persen), Partai Gerindra (17,8 persen.

Kemudian, Partai Golkar (8,1 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (7,9 persen), Partai Nasdem (7,6 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,9 persen).

Baca juga: Kaesang Sebut Siap Terima Gibran di PSI Setelah Kembalikan KTA PDI-P

Selanjutnya, ada beberapa partai yang elektabilitasnya mepet dengan parliamentary treshold, yaitu Partai Demokrat (3,8 persen), Partai Amanat Nasional (3,1 persen), Partai Persatuan Pembangunan (3,1 persen), dan Partai Persatuan Indonesia (2,8 persen).

Sementara partai-partai politik lainnya punya elektabilitas di bawah 1 persen, termasuk PSI, sedangkan ada 9,8 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei ini dilaksanakan pada 26-31 Oktober dengan melakukan wawancara kepada 2.400 orang responden dari 38 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,0 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com