Puan Tepis Tudingan Tingginya Tensi Politik antara Jokowi dan PDI-P Terkait Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menepis adanya asumsi yang menyebut bahwa tensi politik antara partainya dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sedang tinggi atau memanas berkaitan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia pun bertanya balik kepada awak media yang bertanya soal isu tingginya tensi politik antara PDI-P dan Jokowi tersebut.

"Siapa yang panas ya?" ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Merasa Ditinggal Jokowi, PDI-P Dinilai Ingin Bangun Narasi Terzalimi

Di sisi lain, Puan mengatakan, dirinya juga kerap melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Hal ini menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan dirinya mewakili PDI-P untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan selalu ada pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden RI," ungkapnya.

Puan menerangkan, terakhir kali dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi terjadi pada momen Hari Santri, di Surabaya, Jawa Timur, 22 Oktober.

Selain itu, dirinya juga terus melakukan komunikasi dengan Presiden terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai Ketua DPR.

"Karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR, bersama atau ada presiden atau tidak ada presiden, begitu juga presiden. Jadi saya akan ketemu terus sama presiden," jelas dia.

Baca juga: PDI-P Bisa Merugi jika Berkonfrontasi Terbuka dengan Jokowi, apalagi kalau Tarik Menteri

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut saat ini partainya berada dalam suasana sedih dan terluka.

Hasto menyebutkan, ketika kader PDI-P di tingkat paling bawah, yakni ranting, tidak percaya Jokowi dan keluarganya yang telah mendapat begitu banyak keistimewaan justru meninggalkan partai banteng.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto dalam pernyataannya, Minggu (29/10/2023).

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” tambahnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Jokowi mengeklaim hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baik-baik saja, meskipun putra sulungnya menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karier politiknya di PDI-P. Partai banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden.

Sementara itu, Gibran baru memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun terakhir.