Jokowi Beri 3 Arahan ke Pj Kepala Daerah soal Pemilu, Salah Satunya Tak Boleh Memihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah menghadapi tahun politik dan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Pertama, Presiden meminta para pj kepala daerah memberikan dukungan kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan pemilu..

"Saya minta Bapak, Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun," ujar Jokowi.

"Membantu anggaran, (anggaran) segera, disegerakan," ujarnya.

Baca juga: Kumpulkan 197 Pj Kepala Daerah di Istana, Jokowi Disebut Bakal Beri Arahan Jelang Pemilu

Kedua, Presiden Jokowi meminta para pj kepala daerah tidak memihak kepada calon-calon tertentu.

Menurut Kepala Negara, sangat mudah untuk mengetahui para pj kepala daerah memihak atau tidak memihak.

"Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati, Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali, mudah sekali melihat Bapak, Ibu," ungkap Jokowi.

"Dan juga pastikan ASN (aparatur sipil negara) itu netral," tambahnya.

Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar kerukunan di daerah dijaga selama tahun politik. Jika ada kondisi percikan politik, maka Presiden meminta untuk segera diselesaikan.

"Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," tambahnya.

Adapun pengarahan pada Senin siang diikuti oleh 193 pj kepala daerah yang terdiri dari pj gubernur, pj wali kota dan pj bupati.

Baca juga: Kunjungi PT KIMA, Pj Gubernur Bahtiar Harap Pembangunan Kawasan PT KIMA di Maros Segera Selesai

Beberapa yang tampak antara lain Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah.

Hadir pula Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.