Menlu Retno Minta PBB Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina di Jalur Gaza

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak pemindahan paksa warga sipil di Jalur Gaza.

Menolak pemindahan paksa ini merupakan satu dari tiga permintaan yang diutarakan Retno dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB di New York, Kamis (16/20/2023) waktu setempat.

"Ada tiga langkah konkret yang harus kita ambil. Menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Masyarakat tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya," kata Retno dalam sidang tersebut.

Baca juga: Pemimpin Uni Eropa Akan Diskusikan Seruan Jeda Kemanusiaan di Gaza

Retno menyampaikan, seruan untuk mengevakuasi penduduk wilayah Gaza Utara justru menambah kehancuran akibat pemboman terus-menerus terhadap rumah-rumah.

Berbagai sumber daya, seperti listrik, gas, bahan bakar, dan air turut diblokade.

Hal ini, kata Retno, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dihentikan.

"Majelis Umum harus menyerukan penghentian perintah evakuasi ini. Melindungi warga sipil maupun memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, khususnya anak-anak," ucap Retno.

Permintaan selanjutnya, Retno meminta DK PBB mampu menghentikan agresi untuk mencegah lebih banyak korban sipil.

Majelis Umum harus menuntut gencatan senjata segera, jangka panjang, dan dihormati sepenuhnya.

"Kita harus bisa menghindari terulangnya kekejaman di masa depan. Majelis Umum juga harus menyerukan akuntabilitas, termasuk pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki situasi kemanusiaan yang mengerikan ini," ucap Retno.

Baca juga: Perang Israel-Hamas Tewaskan 6.500 Orang di Gaza, Termasuk Keluarga Jurnalis Al Jazeera

Selain itu, menjamin akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB dan badan-badan PBB terkait untuk meningkatkan upaya dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Dengan kehancuran dan penderitaan manusia di Gaza, 10, 20, 100 truk berisi barang-barang kemanusiaan tidaklah cukup. Oleh karena itu, Majelis Umum harus menyerukan bantuan kemanusiaan yang segera, tidak terbatas, dan berkelanjutan," ucap Retno.

Konflik antara Israel dan Palestina memanas setelah Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat.

Israel lantas menyatakan perang terbuka usai serangan Hamas, dengan melakukan serangan balik ke Jalur Gaza akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Jalur Gaza. Ribuan masyarakat sipil pun berjatuhan menjadi korban jiwa.