Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Kasus Cacar Monyet Mulai Ditemukan di Luar DKI

Kompas.com - 26/10/2023, 19:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, kasus cacar monyet (monkeypox) sudah ditemukan di luar DKI Jakarta.

Ia menyebut, kasus cacar monyet juga ditemukan di Tangerang, Banten. Namun, jumlah kasus konfirmasi maupun kasus aktif masih diselidiki lebih lanjut.

"Di luar DKI, Tangerang sudah ada. Apakah bisa terjadi di daerah? Itu bisa, memungkinkan," kata Maxi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Kemenkes: 14 Pasien Terkonfirmasi Cacar Monyet dalam Kondisi Stabil

Maxi mengungkapkan, Kemenkes tengah melakukan berbagai penanganan, termasuk surveilans untuk mendeteksi kasus aktif yang kemungkinan menyebar di dalam negeri.

Namun, ia menyebut, butuh keterbukaan pihak yang paling berisiko agar surveilans lebih mudah dilakukan.

Diketahui saat ini, kasus konfirmasi cacar monyet mencapai 14 kasus yang menyebar di DKI Jakarta. Kasus tersebut diderita oleh laki-laki yang memiliki riwayat kontak seksual selama beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kasus Cacar Monyet Meningkat, Kemenkes Lapor ke WHO

"Makanya kami sangat butuh sekali keterbukaan dari kelompok-kelompok yang positif ini mereka berhubungan dengan siapa teman-temannya. Jadi kalau mereka terbuka, kami gampang sekali melakukan tracing di mana dia kontak terakhir kapan," ucap Maxi.

Di sisi lain, pemerintah melaksanakan pengobatan dan vaksinasi cacar monyet. Pengobatan dilakukan di rumah-rumah sakit dengan memberikan obat antivirus dan antibiotik, terutama untuk pasien dengan lesi di kulit.

"Rata-rata kita ajak isolasi di rumah sakit dan memang pengobatannya lebih banyak asimtomatik. Semua pasien ini dalam kondisi stabil, jadi dalam 1-2 minggu lesinya pelan-pelan mulai hilang, kalau kondisinya bagus kita bisa pulangkan," tutur Maxi.

Baca juga: Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bertambah Jadi 14, Semuanya di DKI

Untuk vaksinasi, pihaknya menyasar kelompok berisiko mengingat stok vaksin di Indonesia untuk cacar monyet baru tersedia 1.000 dosis.

Sejauh ini, Kemenkes menyasar 477 orang sesuai dengan ketersediaan vaksin. Vaksin yang diberikan sebanyak dua dosis untuk satu orang.

"Prioritas pertama (vaksinasi) untuk kelompok LSL dan yang pernah kontak berhubungan seks dua minggu terakhir. Itu jadi sasaran pertama, dan (vaksinasi) sudah dimulai tanggal 23 Oktober 2023," jelas Maxi.

Sebagai informasi, sebanyak 9 orang dari 14 kasus konfirmasi (64 persen) berusia 25-29 tahun. Sisanya sekitar 5 orang atau 36 persen berusia 30-39 tahun.

Baca juga: Pemkot Jakbar Catat 2 Kasus Cacar Monyet, Pasien Kini Diisolasi di RS

Kasus diderita oleh laki-laki dengan rincian orientasi seksual 12 orang (86 persen) Lelaki Seks Lelaki (LSL), 1 orang (7 persen) heteroseksual, dan 1 orang (7 persen) biseksual.

Gejala yang dirasakan meliputi lesi pada kulit disertai demam, pembengkakan kelenjar, sakit menelan, sakit otot, menggigil, badan terasa sakit, kelelahan, mual, nyeri di mulut, bahkan hingga diare.

Selain itu, Kemenkes juga mendeteksi 2 kasus probable lantaran ditemukan gejala maupun kontak erat dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Namun, dua orang ini belum diambil sampel untuk diperiksa di laboratorium.

Adapun kasus suspek sebanyak 9, dan kasus yang dinyatakan negatif (discarded) sebanyak 17.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com