Kritisi Uji Materi Usia Capres-Cawapres, Akademisi: Diturunkan 40 ke 35, Kok Pas Banget dengan Umur Gibran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Hamid Awaluddin menilai pengusungan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak bisa dilepaskan dari rentetan peristiwa masa lalu dengan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melanggengkan dinasti politik.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini memulai pembicaraannya dari yang terkini terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, tak bisa dipungkiri putusan itu mengarah agar memuluskan jalan Gibran berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ini kan pengujian Undang-undang tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, soal 40 (tahun) turun menjadi 35 (tahun) kan. Lho, kok pas banget dengan umurnya Gibran, kenapa enggak minta saja 30 tahun misalnya," ujar Hamid dalam wawancara bersama Kompas.com di program live di kanal YouTube Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Ditanya Gibran Masuk Golkar, Airlangga: Terus Berproses

"Itu menimbulkan persangka dan kecurigaan, dan publik ini pasti ada titik taut untuk menggolkan Gibran kan soal usia," katanya lagi.

Perlu diketahui, Gibran kini berusia 36 tahun. Sehingga, jika Undang-Undang (UU) Pemilu yang digunakan saat ini tetap berlaku, yaitu usia minimum capres-cawapres 40 tahun, maka putra sulung Presiden Jokowi itu tak bisa maju dalam Pilpres 2024.

Ditambah lagi, menurut Hamid, upaya memuluskan Gibran terus dilakukan oleh hakim konstitusi dengan menambah klausul atau norma baru, yaitu membolehkan usia di bawah 40 tahun asalkan sudah memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

"Lagi-lagi ya, erat kaitannya dengan Mas Gibran, karena beliau adalah wali kota. Maka bertambah lagi, kecurigaan publik, ada apa sebenarnya ini. Ini by design atau apa? Yang pasti keinginan politik itu by design, sistematis kan," ujarnya.

Ia lantas mencontohkan bagaimana jika ini semua sudah diatur sedemikian rupa demi kepentingan politik suatu kelompok atau orang tertentu.

Baca juga: 3 Eks Kapolri Dukung Prabowo-Gibran Maju di Pilpres 2024

Pertama, ia menduga bahwa pengaturan ini sudah terjadi sejak adanya tuntutan berbagai pihak untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Anehnya, tuntutan ini dilakukan oleh pihak mengaku kepala desa.

Akan tetapi, tuntutan itu lantas timbul tenggelam dan berganti dengan isu lainnya.

"Tidak menyerah soal itu, muncul lagi isu atau ide perpanjangan jabatan masa presiden (ditambah) tiga tahun karena alasannya covid, tapi gagal lagi," kata mantan Menkumham ini.

"Nah sekarang, saya harus cari orang kan, yang bisa melanjutkan dinasti saya dan bisa melanjutkan program saya, ya putra saya," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Hamid menduga bahwa Prabowo Subianto memanfaatkan situasi tersebut karena tengah mencari suara untuk bisa menang di Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Hamid mengatakan, wajar dan rasional jika Gibran dipilih oleh Prabowo untuk mendampinginya.

"Ini tak bisa kita lepaskan dari rentetan peristiwa masa lalu ini, dan lalu keinginan Pak Prabowo yang memang sangat rasional kan, dia mencari basis probability orang yang bisa memberi suara banyak, dia sudah tiga kali gagal kan," kata Hamid Awaluddin.

Sebagaimana diketahui, Gibran adalah kader PDI-P yang telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres.

Baca juga: KPU Jadwalkan Prabowo-Gibran Periksa Kesehatan di RSPAD Besok