Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemendesa PDTT Dampingi 20 Kades Pelajari Energi Terbarukan di Xinyi Electric Storage Holdings, China

Kompas.com - 23/10/2023, 13:01 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Para pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendampingi 20 kepala desa (kades) peserta benchmark study mengunjungi Xinyi Electric Storage Holdings yang berpusat di Beijing, China.

Pendampingan dari Kemendesa PDTT tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kemendesa PDTT Danton Ginting Munthe.

Sebagai pemimpin pendamping, ia mengapresiasi kunjungan studi banding tersebut karena sangat informatif dan produktif.

"Ini jadi momentum penting bagi para kades mempelajari bidang energi terbarukan dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan di desa-desa Indonesia," kata Danton dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Di China, Kemendesa PDTT Ajak 20 Kades Pelajari Pembangunan Berkelanjutan 

Ia mengungkapkan bahwa para kades terlihat antusias dalam kunjungan tersebut karena mereka nantinya bakal menerapkan pengetahuan yang didapat selama kunjungan ini untuk meningkatkan infrastruktur dan praktik energi terbarukan di daerah masing-masing.

Dalam agenda tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Xinyi Electric Storage Holdings Ltd Wang Mohan mengajak para kades dan rombongan melihat langsung rumah kaca Xinyi yang menggunakan panel surya untuk memaksimalkan penyerapan energi sinar matahari.

Xinyi disebut telah berhasil memaksimalkan radiasi matahari tanpa adanya gangguan dari panel-panel tersebut. Dinding rumah kaca ini terbuat dari kaca fotovoltaik yang berfunsgi memastikan penetrasi cahaya maksimum dan memungkinkan pertumbuhan tanaman yang sehat.

Baca juga: 227 Perguruan Tinggi Dukung Praktisi Mengajar, Hadirkan Pembelajaran Inovatif

Pendekatan inovatif tersebut menunjukkan komitmen Xinyi dalam memanfaatkan energi surya untuk praktik pertanian yang berkelanjutan.

Rombongan selanjutnya diajak mengunjungi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terletak di daerah pegunungan seluas 186 hektar (ha), dengan kapasitas produksi 100 megawatt (MW).

Proyek yang selesai pada 2014 itu telah mampu menghasilkan listrik 112 juta kilowatt hour (kWh) setiap tahunnya.

Wang Mohan menjelaskan, dengan masa pakai yang diproyeksikan selama 25-30 tahun dan tingkat kualitas sebesar 100 persen, proyek ini tetap beroperasi dengan penurunan kualitas dalam beberapa tahun setelah mencapai masa pakai maksimal.

Baca juga: Kata PLN soal Petugas yang Tersengat Listrik di Kendari Sulawesi Tenggara

Listrik yang dihasilkan oleh fasilitas tersebut dijual kepada pemerintah setempat.

Xinyi merupakan spesialis dalam manufaktur kaca dan solusi energi terbarukan.

Panel surya milik Xinyi dapat ditempatkan secara strategis tidak hanya di lahan datar, tetapi juga bisa diletakkan di area-area, seperti danau, area bekas penambangan atau area lain. Sehingga mampu memanfaatkan sumber daya lahan yang tersedia secara efektif.

Selama kunjungan ke pusat penelitian dan pengembangan Xinyi, para kades berkesempatan untuk menjelajahi basis data milik perusahaan Xinyi Electric Storage Holdings.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bantu Perkuat Basis Data Korban

Basis data tersebut menampilkan angka penjualan Xinyi secara domestik maupun internasional, meliputi berbagai produk, seperti kaca, panel fotovoltaik, dan berbagai solusi energi terbarukan.

Selain data penelitian dan pengembangan, juga terdapat pameran produk. Di tempat itu, 20 kades pilihan ini dapat mengamati dan mempelajari berbagai kualitas kaca, sampel panel surya, dan produk baterai yang mendukung aplikasi energi surya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com