Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Politik Dinasti Presiden Jokowi, Cak Imin: Silakan Rakyat Menilai

Kompas.com - 22/10/2023, 14:40 WIB
Syakirun Ni'am,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar mempersilakan masyarakat menilai gaya politik di lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Jokowi dikritik karena disebut menjalankan politik dinasti, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan itu dinilai menguntungkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, karena membuatnya bisa melenggang menjadi calon presiden (capres) atau cawapres.

Gibran juga mendapat rekomendasi dari Partai Golkar menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Dituding Langgengkan Dinasti Politik, Gibran: Biar Warga yang Menilai...

Pria yang akrab disapa Cak Imin mengatakan, sebagai pesaing dalam Pilpres, ia tidak berhak mengomentari sentimen negatif itu.

"Silakan rakyat menilai, saya sebagai kompetitor tidak berhak menilai," kata Cak Ikin saat ditemui awak media usia mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).

Cak Imin juga menganggap wajar sikap Presiden Jokowi yang memberikan doa dan restu kepada anaknya untuk melenggang ke panggung Pilpres 2024.

"Ya wajar orangtua merestui, sangat wajar," tutur dia.

Cak Imin menyatakan, ia dan bakal capresnya, Anies Baswedan, tidak khawatir menghadapi siapa pun.

Baca juga: Soal Golkar Dukung Gibran Jadi Cawapres di Tengah Isu Politik Dinasti, Pengamat: karena Berpotensi Dipilih Rakyat

Ia juga menepis anggapan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan saingan terberatnya di Pilpres mendatang.

"Bagi Amin (Anies dan Muhaimin) tidak ada yang berat karena Amin yakin menang," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Gibran mengantongi rekomendasi Partai Golkar sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Rekomendasi itu merupakan hasil rapat pleno satu Partai Golkar pada Sabtu (21/10/2023). Gibran mengaku akan mengkoordinasikan keputusan itu dalam Rapimnas II Partai Golkar.

"Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo," kata Gibran di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Baca juga: Ketika Santriwati Terang-terangan di Depan Kaesang, Singgung Dinasti Politik dan Privilese Anak Presiden

Anies dan Cak Imin diusung koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka telah resmi mendaftar sebagai bakal capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023).

Sementara, KIM yang mengusung Prabowo terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com