Penyuluh Perikanan Diimbau Jadi Role Model Pembangunan KP di Indonesia

KOMPAS.com- Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengimbau 4.303 penyuluh perikanan di Indonesia untuk menjadi role model pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru.

Hal itu disampaikan Trenggono dalam acara Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan 2023 yang digelar secara lurih oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BPPSDM KP).

"Diperlukan endurance atau ketahanan dalam mengubah sikap, perilaku, dan keterampilan pelaku utama kelautan dan perikanan untuk berpartisipasi dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, para penyuluh diharapkan dapat menjadi role model bagi masyarakat," kata Trenggono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (20/10/2023).

Menurutnya, keaktifan para penyuluh perikanan penting agar inisiasi mereka dapat diadaptasi oleh para pelaku utama KP dalam mendukung program perluasan kawasan konservasi laut.

Baca juga: Kaji Sejarah Maritim Indonesia, KKP Kerja Sama dengan Flinders University Australia

Adapun program perluasan kawasan konservasi laut terdiri dari penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau kecil, serta gerakan partisipasi atau Bulan Cinta Laut.

"Penyuluh perikanan harus mampu mengedukasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. Hal ini perlu dilakukan karena keberadaan kawasan konservasi penting untuk masa depan generasi bangsa," tegas Trenggono.

Selain itu, ia menegaskan, edukasi yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah kesadaran untuk tidak membuang sampah di laut dan menjadikan laut sebagai halaman depan rumah bangsa.

"Penyuluh perikanan bisa menjadi contoh sebagai nelayan, misalnya dalam memberi edukasi penangkapan ikan yang baik. Sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih optimal," ucap Trenggono.

Baca juga: KKP Targetkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Diterapkan Januari 2024

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan bahwa selain menjadi nelayan, penyuluh perikanan juga dapat menjadi contoh sebagai entrepreneurship, misalnya dalam budi daya ikan nila.

Trenggono menjelaskan, Kementerian KP memiliki Lembaga Pengelola Moda Usaha KP (LPMUKP) yang menyediakan askes permodalan hingga edukasi pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha.

Dalam mendukung program prioritas ini, penyuluh perikanan dituntut untuk dapat beradaptasi sebagai penyuluh perikanan modern yang dapat mengawasi kegiatan melalui perlengkapan teknologi.

Sementara itu, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program prioritas Kementerian KP, meningkatkan sinergi dan kolaborasi pelaksana tugas pembangunan kelautan dan perikanan, serta membangun kekompakkan penyuluh perikanan dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Nelayan Makin Sulit Tangkap Ikan, KKP Dorong Aturan Penangkapan Ikan Berbasis Kuota

"Dalam mendukung ekonomi biru, penyuluh perikanan berperan aktif sebagai enumerator untuk kegiatan Penangkapan Ikan Terukur, Kampung Nelayan Maku, Korporasi Nelayan, Kampung Perikanan Budi Daya, pendampingan pupuk nonsubsidi sub sektor perikanan budi daya, program Bulan Cinta Lait, pergaraman, dan Bina Muti Produk Perikanan pada lokasi tertentu," kata Nyoman.

Sebagai informasi, sejumlah 420 penyuluh perikanan telah mendukung pelaksanaan Kampung Perikanan Budi Daya. Selain itu, 164 penyuluh perikanan mendukung Kampung Nelayan Maju, 167 penyuluh mendukung Bulan Cinta Laut, dan 10 penyuluh mendukunh Permodelan Kampung Nelayan Modern.

Para penyuluh perikanan yang berperan sebagai agent of change telah berhasil mendampingi 1.433 kelompok perikanan dan menumbuhkan 193 kelompok di lokasi pelaksanaan Kampung Perikanan Budi Daya dan Kampung Nelayan Maju.

Penyuluh perikanan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi ekonomi biru di Indonesia.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri sejumlah pihak, mulai dari pejabat eselon I dan eselon II, Staf Ahli Menteri lingkup Kementerian KP, Staf Khusus dan Asisten Khusus Lingkup Kementerian KP, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BPPSDM KP.

Baca juga: KKP Perluas Pasar Ekspor Kepiting Bakau Maluku ke Pasar ASEAN