Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misi Ganjar-Mahfud di Bidang Pendidikan: Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana

Kompas.com - 20/10/2023, 13:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memiliki misi untuk menciptakan minimal satu orang sarjana di setiap satu keluarga miskin.

Adapun misi tersebut merupakan bagian dari sekian banyak misi pendidikan yang disiapkan paslon.

Dokumen visi dan misi pun telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Kamis (19/10/2023).

Baca juga: Gembira dan Terharunya Mahfud jadi Cawapres Ganjar

"Satu keluarga miskin, satu sarjana. Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan," tulis dokumen tersebut, dikutip Jumat (20/10/2023).

Selain misi satu keluarga miskin satu sarjana, Ganjar dan Mahfud juga menyiapkan beberapa misi lain di bidang pendidikan.

Termasuk, menjanjikan wajib belajar 12 tahun gratis sehingga setiap siswa bisa pintar tanpa biaya. Di dalamnya, terdapat rencana transformasi pendidikan termasuk penggunaan tele-education bagi anak Indonesia secara merata.

"Wajib belajar 12 tahun gratis: pintar tanpa biaya. Transformasi pendidikan termasuk penggunaan tele-education bagi anak Indonesia secara merata, berkualitas, dan produktif di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bantuan dari pemerintah, termasuk bagi santri dan pesantren," tulis dokumen.

Kemudian, misi di bidang pendidikan lainnya adalah menjamin kesejahteraan dan kualitas guru hingga dosen sejajar dengan negara maju.

Pasangan calon ini ingin pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.

Baca juga: Misi Ganjar-Mahfud di Bidang Pendidikan: Wajib Belajar 12 Tahun Gratis

Lalu, mengintegrasi pendidikan dan pelatihan vokasi dan dunia usaha.

"Menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan, disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi," tulis dokumen.

Sebagai informasi, pasangan ini memiliki delapan poin misi yang disampaikan kepada KPU. Misi di bidang pendidikan masuk dalam misi poin kesatu, yaitu mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.

Baca juga: Survei LSI: Siapa Pun Cawapresnya, Prabowo Selalu Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Imin

Misi poin pertama itu mencakup kesehatan jiwa dan raga, pendidikan berkualitas dan merata, budaya maju dan sportif, perlindungan sosial adaptif, serta perempuan maju dan anak sejahtera.

Secara lebih jelas, berikut ini 8 poin misi utama pasangan Ganjar - Mahfud:

  1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.
  2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari.
  3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
  4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
  5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
  6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
  7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
  8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com