Masalah Syahrul Yasin Limpo Dikhawatirkan Bakal Turunkan Elektabilitasnya, Muhaimin: Bukan Urusan Kita

MALANG, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar meminta tak ada pihak yang mengaitkan persoalan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dengan pemenangannya dan Anies Baswedan.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini menganggap bahwa urusan itu adalah persoalan Syahrul Yasin Limpo secara pribadi bukan KPP.

“Yang penting tiga hal. Pertama, itu bukan urusan kita, itu urusan pribadi kalau enggak salah,” kata Muhaimin di Simpang Balapan, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/10/2023).

Kedua, menurutnya, persoalan Syahrul Yasin Limpo sebaiknya tak dianggap merepresentasikan KPP.

Baca juga: Surya Paloh Akui Kasus Korupsi yang Jerat 2 Menteri Nasdem Ganggu Elektabilitas Anies-Muhaimin

Diketahui, KPP diisi oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo adalah kader Nasdem. Ia telah diminta ketua umumnya, Surya Paloh untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

“Jangan digeneralisir karena itu (persoalan) pribadi,” ujar Muhaimin Iskandar.

Terakhir, Muhaimin menekankan bahwa KPP akan tetap mengutamakan prinsip penegakan hukum.

“Kita komitmen, pokoknya hukum ditegakkan se-objektif mungkin tanpa padang bulu,” katanya.

Baca juga: Muhaimin soal KPK Usut Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo: Silakan KPK, Polisi, Kejaksaan, Bergerak...

Sebelumnya, Surya Paloh mengakui bahwa persoalan dugaan korupsi yang mendera dua kader Nasdem yang sempat menduduki jabatan menteri pasti mengganggu elektabilitas Anies-Muhaimin.

Dua persoalan itu adalah dugaan korupsi pengadaan menara base transciever station (BTS) 4G di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, dugaan korupsi di lingkungan Kementan yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo. Kedua perkara tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Menguji Jalan Sejarah PKS Dukung Anies-Muhaimin