UU ASN DIsahkan, Ini Hak dan Kewajiban PNS-PPPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (3/10/2023).

Dalam UU tersebut diatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban pegawai ASN.

Adapun yang dimaksud dengan pegawai ASN menurut UU ini meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Pasal 21 draf UU ASN, baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan materil atau non materil.

“Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel,” bunyi Pasal 21 ayat (1) draf RUU ASN yang diterima Kompas.com dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

Baca juga: UU ASN: PNS dan PPPK Berhak atas Penghargaan Penghasilan, Tunjangan, hingga Jaminan Sosial

Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN yang dimaksud dalam UU ini terdiri dari 7 jenis, yaitu: penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

Tujuh jenis penghargaan dan pengakuan tersebut diperinci sebagai berikut:

1. Penghasilan:

• Gaji; atau
• Upah.

2. Motivasi:

• Finansial; dan/atau
• Nonfinansial.

Baca juga: UU ASN Berlaku, Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer

3. Tunjangan dan fasilitas:

• Tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
• Tunjangan dan fasilitas individu.

4. Jaminan sosial:

• Jaminan kesehatan;
• Jaminan kecelakaan kerja;
• Jaminan kematian;
• Jaminan pensiun; dan
• Jaminan hari tua.

5. Lingkungan kerja:

• Fisik; dan/atau
• Nonfisik.

6. Pengembangan diri:

• Pengembangan talenta dan karier; dan/atau
• Pengembangan kompetensi.

7. Bantuan hukum:

• Litigasi; dan/atau
• Nonlitigasi.

"Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara," bunyi Pasal 21 ayat (10) draf UU ASN.

Baca juga: UU ASN Disahkan, Pemerintah Siapkan Insentif Khusus buat Pegawai di Daerah 3T

Sementara, Pasal 24 draf UU yang sama mengatur 5 kewajiban PNS dan PPPK, yaitu:

• setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
• menjaga netralitas; dan
• bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menurut UU ini, ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

“Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai ASN,” bunyi Pasal 24 ayat (3) draf UU ASN.