Jokowi Sebut Fungsi Transportasi Massal untuk Layani Rakyat, Bukan Cari Untung

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa moda transportasi massal dibangun untuk melayani masyarakat, bukan mendapatkan keuntungan.

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan mengenai kapan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang diresmikan pada Senin (2/10/2023), hari ini, bakal meraih untung.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin siang.

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Diresmikan, Jokowi: Jangan Alergi Kritik, Terus Belajar

Jokowi mencontohkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan subsidi sebesar Rp 800 miliar untuk operasional MRT Jakarta yang baru terdiri dari satu jalur.

"Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal," ujar Jokowi.

Harapannya, masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap jenis moda transportasi memiliki skema pembiayaan yang berbeda-beda.

Misalnya, MRT dibangun atas kerja sama dengan Jepang untuk pendanaan dan konstruksinya.

Sementara, pembangunan LRT Jabodebek semuanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri.

"Kereta cepat beda lagi skemanya, jadi berbeda-beda," ujar Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini pun tidak menjawab ketika ditanya soal berapa keuntungan yang akan diperoleh setelah kereta cepat beroperasi.

"Nanti ditanyakan ke KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China), teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata dia.

Baca juga: Resmikan Whoosh di Jakarta, Jokowi Langsung Bertolak ke Stasiun Bandung

Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh membentang sejauh 142 kilometer dari Stasiun Halim di Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar di Bandung, melalui Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang.

Jokowi mengungkapkan, tarif perjalanan kereta cepat akan berkisar di angka Rp 250.000-350.000. Namun, pemerintah masih menggratiskan perjalanan kereta cepat hingga pertengahan Oktober 2023.