Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin, dipersingkatnya masa pendaftaran hingga penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tak akan mengurangi hak partai politik pengusung.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebutkan, untuk menyesuaikan lebih pendeknya pendaftaran hingga penetapan capres-cawapres, KPU akan menata ulang durasi verifikasi syarat pendaftaran.

"Jadi nanti yang kita tata ulang, yang kita periksa ulang itu berkaitan dengan tahapan yang menjadi ruang lingkup tugasnya KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Baca juga: Serba-serbi Pendaftaran Capres: Batal Dipercepat, Tahap Pencalonan Dipersingkat

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Rabu (20/9/2023), Hasyim cs menyodorkan 2 opsi tahapan pendaftaran-penetapan capres-cawapres.

Opsi pertama, pendaftaran dimulai 10 Oktober 2023 dan penetapan dilakukan per 13 November 2023.

Opsi kedua, yang belakangan disepakati, pendaftaran dimulai 19 Oktober 2023 dan penetapan dilakukan per 13 November 2023.

Dalam mekanisme yang ditampilkan di dalam rapat, opsi kedua ini membuat usul penggantian, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti akan lebih padat, yakni 26 Oktober-11 November 2023.

Jika opsi pertama yang dipilih, tahapan ini bisa dimulai 17 Oktober 2023.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres Tetap Mulai 19 Oktober

Namun, Hasyim mengeklaim, mekanisme di dalam rapat itu belum final dan pihaknya berencana akan tetap memberi waktu yang lebih panjang pada tahapan usul penggantian, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti agar tidak mengurangi hak partai politik.

"Kalau untuk pemenuhan masa perbaikan itu kan haknya pihak yang dilayani KPU, yaitu bakal pasangan calon dan juga partai politik dan dukungan partai politik," ucap dia.