Serba-serbi Pendaftaran Capres: Batal Dipercepat, Tahap Pencalonan Dipersingkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024 batal maju ke tanggal 10-16 Oktober 2023, sebagaimana sempat dilontarkan KPU RI dalam uji publik rancangan peraturan soal pencapresan.

Komisi II DPR RI dan pemerintah diwakili Kementerian Dalam Negeri menyepakati usul kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahwa pendaftaran capres-cawapres baru akan dibuka pada 19-25 Oktober 2023, dalam rapat konsultasi yang dihadiri KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (20/9/2023).

Ini artinya, pembukaan pendaftaran capres-cawapres sama dengan skema awal sebagaimana dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, yaitu mulai 19 Oktober 2023.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres Tetap Mulai 19 Oktober

Pencalonan lebih singkat

Ini membuat keseluruhan tahapan pencalonan presiden-wakil presiden lebih singkat. Sebab, penetapan capres-cawapres beserta nomor urutnya lah yang maju.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, penetapan capres-cawapres dilakukan pada 25 November 2023.

Namun, imbas berlakunya Perppu Pemilu yang terbit awal tahun ini, penetapan itu maju ke 13 November 2023.

Sebab, Perppu Pemilu mensyaratkan penetapan capres-cawapres harus 15 hari sebelum kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Baca juga: Adu Strategi Poros Koalisi Jelang Pendaftaran Capres Bulan Depan

Apa konsekuensinya?

Ada tahapan yang akan lebih padat, yaitu usul penggantian, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti.

Tahapan usul penggantian, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti baru bisa diusulkan mulai 26 Oktober 2023 dan harus selesai pada 7, 10, dan 11 November 2023.

Sementara itu, seandainya DPR-pemerintah dan KPU memilih pendaftaran capres-cawapres dibuka 10-16 Oktober 2023, KPU akan punya waktu 9 hari lebih longgar karena usul penggantian, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti bisa dimulai 17 Oktober 2023.

Namun, tahapan itu merupakan tahapan opsional jika capres-cawapres yang didaftarkan tak memenuhi syarat.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyakini hal ini bukan masalah karena gabungan partai politik diprediksi mempersiapkan kandidat capres-cawapres yang didaftarkan memenuhi syarat.

Apakah sudah pasti?

KPU tetap berdaulat memutuskan atas pertimbangan sendiri soal pendaftaran capres-cawapres dalam peraturan KPU soal pencapresan yang mereka tetapkan nanti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/XIV/2016 menetapkan bahwa apa yang menjadi kesimpulan rapat yang bersifat konsultatif itu tidak mengikat untuk KPU.

Namun demikian, dalam rapat konsultasi kemarin, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari juga mengakui pihaknya lebih condong untuk membuka pendaftaran capres-cawapres mulai 19 Oktober 2023.