BRIN Sebut Aksi Spionase ke Parpol Bagian Upaya Melanggengkan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal data intelijen internal dan agenda partai politik (parpol) masih satu rangkaian dengan upaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai isu lain.

"Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana maupun upaya untuk melestarikan kekuasaan saat ini. Apakah 3 periode, pemunduran pemilu," kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9/2023).

Menurut Firman, pernyataan Jokowi juga bisa dimaknai dia ingin memastikan partai-partai yang ada saat ini tidak bertentangan dengan pandangan politiknya prsiden.

"Dan meminimalkan upaya partai-partai tersebut bermanuver melawan kepentingan dan keinginan presiden dalam pemilu mendatang," ujar Firman.

Baca juga: Saat Mantan Kepala BAIS Jelaskan soal Data Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi...

Pernyataan Jokowi juga dinilai dapat berimbas kepada pelaksanaan Pemilu 2024. Dampaknya adalah potensi munculnya beragam cara untuk melakukan mobilisasi buat meriah kemenangan politik sebuah partai atau kandidat tertentu.

"Yang sejatinya menunjukkkan negara ikut campur dalam kontestasi pemilu," ucap Firman.

Menurut Firman, seharusnya pemerintah menjaga situasi tetap kondusif menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, serta bersikap profesional dan adil.

"Bukan justru mengarahkan dinamika menjelang pemilu 2024 melalui pemetaan politik berdasarkan info ntelijen yang diperolehnya," kata Firman.

Baca juga: Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal Daleman Parpol

Firman mengatakan, upaya intervensi politik dengan mengerahkan lembaga intelijen tidak dapat dibenarkan dalam skema negara demokrasi yang dianut Indonesia.

Sebab sampai saat ini, kata Firman, pemerintahan yang menggunakan cara memata-matai masyarakat dan lembaga-lembaga politik hanya penganut fasisme dan komunisme.

"Intervensi ini tidak hanya melanggar tupoksi presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, melainkan juga melanggar hakikat demokrasi," papar Firman.

Dia juga meminta masyarakat harus mulai waspada dari segala bentuk intervensi intelijen dalam politik, yang kemungkinan juga akan melebar ke lembaga-lembaga demokrasi lainnya.

Baca juga: Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Firman juga mendorong lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengambil peran dalam merespons fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat sipil hingga hari ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.