Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Bakal Diisi Pemuda

Kompas.com - 20/09/2023, 21:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, posisi wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar juga akan diisi oleh sosok pemuda.

Meski demikian, Hasto tak merinci siapa sosok yang dimaksud akan mengisi posisi itu.

"Kemudian juga wakil ketua tadi diusulkan, ada sosok yang nantinya ketika diumumkan itu akan mewakili ya aspek generasi muda, generasi milenial, gen Z yang nantinya akan diumumkan," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Ganjar Sebut Nama Airlangga Masuk ke Dalam Bursa Cawapres

Ia hanya mengungkap kriteria pemuda yang akan mengisi posisi tersebut. Misalnya, sosok itu harus mewakili pertimbangan ketokohan, kepartaian, kelompok profesional fungsional, serta menjadi representasi demografi pemilih.

Hasto menambahkan, masuknya tokoh pemuda di dalam barisan pimpinan TPN merupakan usulan para ketua umum partai politik pengusung. Mereka ingin TPN bisa bekerja efektif, mengingat masa kampanye yang relatif singkat.

Di sisi lain, TPN juga akan diperkuat dengan penambahan berbagai deputi di dalamnya.

Namun lagi-lagi Hasto tak membeberkan deputi apa saja yang termasuk di struktur TPN Ganjar Pranowo.

Baca juga: Hasto Sebut Cawapres Ganjar Diumumkan Saat Pendaftaran: Ada Element of Surprise

"Di dalam struktur tim pemenangan nasional memang tadi disampaikan tentang pentingnya memperkuat seluruh aspek electionary-nya, aspek bagaimana memenangkan hati rakyat pemilih, sehingga ada struktur penambahan terkait dengan Deputi-deputi," imbuh dia.

Perlu diketahui, sejumlah nama sudah disebut masuk dalam struktur TPN Ganjar Pranowo. Mereka adalah Ketua TPN yakni Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Posisi wakil ketua berikutnya juga dijabat oleh eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com