Dikritik Soal Data Intelijen, Jokowi: Di Undang-Undang Harus Laporan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memberikan tanggapan soal data intelijen terkait partai politik (parpol) yang baru-baru ini diungkapkannya.

Data intelijen yang dimaksud itu terkait dengan kondisi internal parpol dan diperoleh Jokowi dari sejumlah lembaga resmi negara.

Meski begitu, banyak pihak yang mengkritisi informasi Jokowi tersebut. Salah satunya, ada yang menyebut informasi yang diperoleh Kepala Negara bisa merusak tatanan demokrasi.

"Bagaiman, masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau Badan Intelijen Negara (BIN) itu harus laporan kepada Presiden, semua ada. Coba dibuka (aturannya)," ujar Jokowi di PT Pindad, Jawa Barat, sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV, Selasa (19/9/2023).

 Baca juga: Jokowi Akan Pindahkan Pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang

Jokowi pun menjelaskan bahwa data dari sejumlah lembaga negara memang diterimanya secara rutin.

Antara lain dari intelijen Polri, BIN dan intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Data yang diterima pun berkaitan dengan berbagai bidang.

"Saya itu, ya saya itu rutin saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan," ungkap Jokowi.

"Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua Presiden (mendapat laporan) sama," tambah dia.

 Baca juga: Jokowi Sebut Semua Presiden Dapat Laporan Data Intelijen

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik itu.

Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar dia.