Sepanjang 2023, Komnas HAM Terima 692 Aduan Konflik Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia menerima 692 kasus aduan yang terkait dengan konflik agraria sepanjang Januari - Agustus 2023.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding rerata sebelumnya. Dengan 692 kasus aduan, artinya ada sekitar 4 kasus aduan setiap hari kerja terkait konflik agraria.

"Sampai Agustus tahun ini Komnas HAM menerima pengaduan yang meningkat drastis terkait konflik agraria di Indonesia, setidaknya dari Januari-Agustus 2023 ada 692 kasus yang masuk yang ditangani Komnas HAM," kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Bebaskan Warga Pulau Rempang yang Ditangkap

Anis menyebut, aduan konflik agraria yang diterima Komnas HAM termasuk pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara masyarakat dan aparat keamanan.

Secara kumulatif, terdapat 1.532 aduan yang masuk ke Komnas HAM yang akhirnya ditindaklanjuti dengan membentuk tim melalui sidang paripurna dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

"Kalau melihat 692 (kasus) sepanjang 8 bulan terakhir, terkait dengan konflik agraria terutama adalah kasus-kasus yang terjadi di sektor pertanahan atau lahan, perkebunan, infrastruktur, perumahan dan itu jumlahnya mendominasi," tutur Anis.

Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Setop Bersikap Represif ke Masyarakat Pulau Rempang, Batam

Anis tidak memungkiri, aduan tersebut didominasi oleh tindakan yang mengkriminalisasi warga maupun tindakan represif aparat, termasuk kekerasan dan pemaksaan penggusuran.

Masyarakat setempat berusaha mempertahankan tanahnya dan melakukan pengaduan ke berbagai pihak untuk mencari keadilan.

Dilihat dari wilayahnya, Anis menyampaikan, ada 5 wilayah konflik yang tidak bergeser dari tahun ke tahun, meliputi Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Komnas HAM Belum Satu Suara Soal Kasus Munir Masuk Kejahatan HAM Berat

"Kasus-kasus ini mayoritas terjadi salah satunya adalah karena terkait dengan PSN. Di satu sisi pembangunan ini penting untuk satu instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak bisa dipungkiri dalam setiap terjadi pembangunan selalu dibarengi dengan persoalan konflik agraria yang ada dimensi kekerasan terhadap warga," jelas Anis.