Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Melaju hingga 385 Kilometer Per Jam

Kompas.com - 13/09/2023, 16:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa melaju hingga kecepatan maksimal 385 kilometer per jam. Akan tetapi, untuk kenyamanan perjalanan, kecepatan yang ditempuh rata-rata 350 kilometer per jam.

"Ini sebetulnya bisa 385 (kilometer per jam). Tapi memang untum kenyamanan dipasang di 350 kilometer per jam," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Nyaman, Kecepatan 350 Km Per Jam Tidak Terasa Sama Sekali

Presiden menambahkan, soal keamanan (safety) Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, sudah menerapkan teknologi yang canggih.

Menurut Jokowi, kereta cepat tersebut mengadaptasi teknologi dari China yang berpengalaman dalam membangun ribuan kilometer jalur proyek kereta cepat.

"Ini kan juga dibuat di China itu tidak hanya 10-20 kilometer. Sudah 48 ribu kilometer. Mereka kan expert (ahli) di situ," katanya.

Presiden Jokowi pun menceritakan kesannya setelah mencoba menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Kereta Cepat Halim di Jakarta Timur ke Stasiun Padalarang di Jawa Barat, pada Rabu

Jokowi merasa nyaman selama perjalanan. Saat kereta melaju dengan kecepatan 350 kilometer/jam pun, menurutnya, laju kereta tidak begitu terasa.

"Saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman dan pada kecepatan tadi 350 (kilometer/jam) tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan," ungkap Jokowi.

Baca juga: Bareng Jokowi, Raffi Ahmad hingga Yuni Shara Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Sehingga ya inilah peradaban. Kecepatan, jadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober," lanjutnya.

Jokowi pun berharap, akan ada peralihan penggunaan moda transportasi oleh masyarakat, yakni dari mobil pribadi ke kereta cepat, ke light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), atau Transjakarta. Dengan demikian, kemacetan dan polusi udara bisa dikurangi.

"Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari Rp 100 triliun," tuturnya.

Presiden Jokowi pun menargetkan peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan pada 1 Oktober 2023.

Dia mengatakan, kondisi kereta ini pun sudah baik.  Sehingga, dirinya yakin bahwa pihak manajemen Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa mengatur peresmian nantinya.

"Saya melihat tadi bagus," tutur Jokowi.

"Nanti yang menentukan jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar. Yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com