Komnas Perempuan: Kawin Tangkap Masuk Kategori Pemaksaan Perkawinan, Dilarang UU TPKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menyatakan kasus kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kategori kekerasan dan pemaksaan perkawinan.

Hal ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam UU anyar yang memihak korban tersebut, kawin tangkap masuk dalam unsur kekerasan seksual.

"Kalau kita ikuti dalam UU TPKS, masuk dalam pemaksaan perkawinan, kan. Mulai dari pemaksaan perkawinan, kemudian apakah ketika dia dibawa dia juga mengalami kekerasan seksual. Itu kan harus dicek, ya," kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Apa Itu Kawin Tangkap yang Terjadi di Sumba? Ini Penjelasan Budayawan

Rini juga menyoroti kasus kawin tangkap yang dikategorikan sebagai bentuk penculikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sebab bila mengacu pada KUHP, penculikan adalah praktik membawa orang dari tempat kediaman atau dari tempat tinggal, dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan orang lain dalam keadaan sengsara.

"Jadi ini tampaknya ada lapis yang ingin ditaruh, lapis pidana KUHP, lalu penggunaan UU TPKS," tutur Rini.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, kasus kawin tangkap yang akhirnya diusut kepolisian bisa menjadi upaya mendidik kembali masyarakat atas tradisi yang sudah banyak ditinggalkan tersebut.

Baca juga: Terlibat Kasus Kawin Tangkap, 4 Warga Sumba Barat Jadi Tersangka

Di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran pula untuk keluarga agar menjunjung tinggi kemerdekaan sang anak untuk memilih kapan dan dengan siapa dia menikah.

"Ini yang terpenting agar para orang tua melihat, menjunjung kemerdekaan (kepada anak-anaknya) untuk menentukan kapan menikah, dengan siapa menikah. Ini yang mungkin juga perlu dicari jalannya supaya ruang-ruang komunikasi dalam keluarga bisa terjadi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus kawin tangkap terhadap seorang perempuan berinisial DM (20). Peristiwa yang menimpa DM terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Inisial para tersangka adalah JBT (45), HT (25), VS (25), dan MN (50).

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Aksi Kawin Tangkap Cederai Hak Perempuan

Empat tersangka ini dijerat Pasal 328 KUHP sub Pasal 333 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Para tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati menyatakan, perbuatan kawin tangkap digolongkan sebagai tindak kriminal dan bukan bagian dari adat istiadat.

Ratna mengingatkan terdapat Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba yang sudah diteken oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba pada 2020 lalu.

Nota kesepahaman itu, kata Ratna, dilakukan terkait kasus kawin tangkap di Provinsi NTT. Karena sudah terdapat nota kesepahaman itu, Ratna menilai sudah tidak seharusnya dalih tradisi budaya digunakan sebagai kedok buat melecehkan perempuan dan anak.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e jo Pasal 10.

"Untuk itu, kami mohon aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap," kata Ratna.