Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bentuk Satgas Preventif, Cegah Gangguan Keamanan Selama KTT ASEAN

Kompas.com - 06/09/2023, 13:02 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Preventif dalam rangka mengawal dan mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Operasi Tribrata Jaya 2023, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Satgas Preventif bertugas melakukan pengamanan terkait pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan baik sebelum, sesaat, maupun setelah kegiatan KTT ASEAN.

"Satgas Preventif terdiri dari beberapa Subsatgas. Salah satunya Subsatgas pengamanan Bandara. Subsatgas ini mempunyai tugas mengamankan kedatangan delegasi atau tamu negara ke Indonesia," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Buka KTT ASEAN-Korea Selatan, Jokowi Tekankan Kemitraan Transisi Energi dan Transformasi Digital

Adapun, Satgas Preventif ini merupakan bagian dari Operasi Tribrata Jaya 2023. Polri membagi beberapa satgas, salah satunya Satgas Preventif.

Selain itu, Polri juga membentuk Subsatgas pengamanan akomodasi atau hotel.

Ramadhan menyebut subsatgas ini bertugas mengamankan akomodasi atau hotel para delegasi dan tamu negara menginap. Satgas ini berkoordinasi dengan Paspampres yang berjaga di wilayah ring 1.

"Ketiga ada Subsatgas Pengamanan objek ada di beberapa tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara, termasuk di JCC," kata dia.

Baca juga: Di Depan PM China, Jokowi Tekankan Realisasi Kerja Sama Konkret ASEAN-China

Selanjutnya, ada Subsatgas Sterilisasi yang melakukan pengamanan barang-barang yang dibawa delegasi dan tamu negara.

Ramadhan memamparkan, subsatgas ini melakukan sterilisasi dan memastikan tempat-tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara steril dengan menggunakan alat-alat, termasuk dengan K9 atau anjing pelacak.

"Jadi subsatgas ini bekerja sama dengan Paspampres karena ada di ring 1," katanya.

Kemudian, Ramadhan menambahkan ada Subsatgas Kawasan yang terdiri dari polres-polres sekitar tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dan venue (lokasi acara) yang akan dihadiri para delegasi dan tamu negara.

Subsatgas ini bertugas mengantisipasi ancaman dan gangguan keamanan ketertuban masyarakat (kamtibmas) termasuk kegiatan unjuk rasa atau kegiatan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, ada juga Subsatgas Pengamanan Wilayah. Selain di Polda DKI Jakarta, ada dua wilayah hukum lainnya dalam subsatgas ini yaitu Polda Banten dan Polda Jawa Barat.

"Semua subsatgas yang tergabung dalam Satgas Preventif ini melakukan secara terpadu melakukan pencegahan mulai dari mengatur, menjaga, melakukan pengawalan termasuk patroli-patroli baik patroli jalan kaki, pakai kendaraan dan patroli gabungan tiga pilar," katanya.

Ramadhan mengatakan, Satgas Preventif ini terdiri dari 3.784 personel gabungan baik dari Mabes Polri, Polda maupun Polres-Polres.

Menurut Ranadhan, Satgas Preventif ini juga akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya seperti Paspampres, TNI, Pemda dan Kementerian/Instansi lainnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga meminta peran serta masyarakat mendukung pelaksanaan KTT ASEAN agar berjalan aman dan nyaman.

"Satgas Preventif terus berkolaborasi juga dengan stakeholders lainnya dan masyarakat agar semua berjalan dengan lancar kegiatan dan membawa nama baik bangsa negara. Masyarakat diharapkan ikut berperan serta menjaga situasi selama KTT ASEAN ini sehingga memberikan kesan negara ini betul aman, damai, dan nyaman," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com