Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-PKB Bakal Koalisi, Gerindra Singgung soal Cak Imin Tak Keberatan dengan Nama Koalisi Indonesia Maju

Kompas.com - 01/09/2023, 20:47 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak keberatan dengan nama baru koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju.

Meskipun, kini PKB dikabarkan tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem menghadapi Pemilu 2024.

“Saat itu, Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo,” kata Dasco dalam konferensi pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dasco mengatakan, Koalisi Indonesia Maju yang diresmikan oleh Prabowo Subianto tidak bermaksud membubarkan kerja sama Gerindra dengan PKB yang sebelumnya diikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca juga: Tanggapi Wacana Duet Anies-Muhaimin, Ganjar: Selamat Ya

Ia menjelaskan bahwa penamaan Koalisi Indonesia Maju disampaikan secara spontan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dalam acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 29 Agustus 2023.

“Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi, yaitu PAN (Partai Amanat Nasional) dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju,” ujar Dasco.

Namun demikian, Dasco memastikan, Prabowo telah secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada para pimpinan Partai Politik yang mendukungnya.

Selain itu, menurutnya, penamaan Koalisi Indonesia Maju juga terjadi lantaran sumua partai pendukung Prabowo adalah bagian dari kabinet Indonesia maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Cak Imin Malam Ini Batal Digelar

“Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi,” kata Dasco.

“Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres (calon wakil presiden) akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin,” ujarnya lagi.

Diketahui, Muhaimin Iskandar sempat mengaku baru tahu soal penamaan baru koalisi di acara perayaan HUT ke-25 PAN.

Setelah itu, muncul rumor bahwa Muhaimin Iskandar ditunjuk sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan.

Bahkan, PKB disebut bakal bergabung dengan Partai Nasdem untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres).

Baca juga: Gerindra Nyatakan Kerja Sama dengan PKB Berakhir, KKIR Bubar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com