"Kawin Paksa" Anies-Cak Imin, Koalisi Perubahan Terancam Bercerai

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diperkuat Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam bercerai.

Ini terjadi setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjodohkan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Keputusan sepihak tersebut sontak membuat Partai Demokrat murka. Terlebih, sepekan sebelumnya, Anies telah membubuhkan surat yang menghendaki Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal cawapresnya.

Di sisi lain, "kawin paksa" antara Anies dan Cak Imin membuat Koalisi Perubahan berada di ujung tanduk.

Berkhianat

Paloh disebut menjadi sosok dibalik perjodohan Anies dan Cak Imin untuk berpasangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut Paloh telah memilih Cak Imin sebagai pendamping Anies.

Keputusan ini diambil ketika Paloh bertemu Cak Imin di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Demokrat Anggap Manuver Nasdem dan Duet Anies-Cak Imin Penghinaan

Setelah keduanya bersepakat, Anies langsung dipanggil ke Nasdem Tower untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.

Riefky menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefki dalam siaran pers, Kamis (31/8/2023).

Surat Anies

Dok. Demokrat Surat Anies Baswedan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Pilpres 2024.

Sebab, sepekan sebelumnya atau tepatnya pada 25 Agustus 2023, Anies diketahui telah menuliskan surat yang ditujukan untuk AHY.

Baca juga: Demokrat Bakal Cabut Mandat Bacapres Anies Sebab Merasa Dikhianati

Isi surat tersebut adalah keinginannya supaya AHY menjadi bakal cawapresnya. Ada dua orang yang disebut menjadi saksi ketika Anies membuat surat ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan surat tersebut ditulis Anies pekan lalu.

"Surat Anies ke AHY minggu lalu," ujar Herzaky, Jumat (1/9/2023).