Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Panjang Perjalanan KTT ASEAN Menyatukan Kawasan

Kompas.com - 31/08/2023, 14:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 negara di Asia Tenggara akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 di Jakarta, 5-7 September 2023.

Tema yang diusung dalam KTT ASEAN ke-43 adalah "epicentrum of growth".

Dalam sejarahnya, KTT ASEAN mempunyai peran besar dalam menyatukan kawasan di tengah Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.

Berikut jejak perjalanan KTT ASEAN yang dikutip dari Kompas.id:

8 Juni 1967

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik memprakarsai terbentuknya Regional Cooperation atau kerja sama secara regional antara negara-negara di Asia Tenggara. Gagasan ini disampaikan setelah Adam Malik melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia Tenggara.

24 Juli 1967

Menteri Luar Negeri Adam Malik melaporkan sikapnya mengenai kerja sama regional di Asia Tenggara kepada DPR Gotong Royong.

Adam Malik mengatakan bahwa kerja sama ini untuk meningkatkan kemakmuran negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan tidak akan menyentuh di bidang politik serta militer. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina menyetujui usulan tersebut.

7 Agustus 1967

Lima perwakilan masing-masing negara mulai Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura, Narciso R Ramos dari Filipina, dan Thanat Koman dari Thailand bertemu untuk mencapai persetujuan bersama mengenai pembentukan organisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Organisasi tersebut akan bersifat nonpolitik dan nonmiliter yang akan disebut "Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara".

8 Agustus 1967

Lima menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand menandatangani "Deklarasi" yang menandai berdirinya organisasi kerja sama antarnegara Asia Tenggara di Bangkok.

Nama organisasi tersebut adalah Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asia Nations).

21 Agustus 1967

Menteri Luar Negeri Adam Malik menegaskan di depan Sidang DPR Gotong Royong bahwa ASEAN dibentuk bukan untuk menentang suatu negara atau ideologi politik. ASEAN tidak akan dijadikan alat oleh suatu negara untuk kepentingan politik di Asia Tenggara.

17 Desember 1969

Dalam sidang negara-negara ASEAN diusulkan untuk menambah negara-negara anggota seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam Utara, dan Vietkong (Vietnam Selatan). Namun, Malaysia dan Singapura menolak karena permasalahan masing-masing negara baru dapat menular ke negara-negara ASEAN.

12 November 1971

ASEAN memiliki rencana untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat netral dan damai dari tiga kekuatan dunia (China, Uni Soviet, dan Amerika Serikat).

Rencana netralisasi ini menyebutkan larangan terhadap semua kekuatan besar di dunia untuk membuat Asia Tenggara menjadi "mainan" kepentingan politik Perang Dingin.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com