Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Wapres Sindir Ridwan Kamil Sibuk dengan Pencapresan sehingga Jabar Belum Punya KDEKS

Kompas.com - 30/08/2023, 23:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Menurut Ma'ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

Ma'ruf Amin mengatakan, dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS.

Baca juga: Prabowo: Cari Wapres Tidak Ringan, Bisa Enggak Kita Ubah Jadi 4?

Ia menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.

"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujarnya.

Baca juga: Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang dianggap berpotensi untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres.

Tingkat elektabilitas Ridwan Kamil berada di tiga besar bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Ridwan Kamil diketahui akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023.

Baca juga: Survei LSI: Erick Thohir, Sandiaga, dan Ridwan Kamil Dianggap Paling Cocok Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com