PAN Ingin Jadi Parpol Semua Golongan, Lahir dari Muhammadiyah tetapi Juga Milik NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ingin partainya dianggap milik semua golongan.

Ia mengatakan, PAN memang lahir dari Muhammadiyah, tetapi bersifat terbuka dan saat ini juga berhubungan baik dengan Nahdlatul Ulama (NU).

“Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah. Tetapi, sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa, maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Gerindra Sebut Nama Koalisi Indonesia Maju Baru Diusulkan Prabowo di Acara HUT PAN

Ia mengatakan, pada usia 25 tahun, PAN ingin menjadi partai politik (parpol) yang merekatkan semua golongan.

PAN bisa menjadi milik ormas, maupun golongan lain, tak terkecuali NU.

“PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa,” tutur dia.

Zulhas lantas menceritakan keberhasilannya mengadakan peringatan Satu Abad NU di Surabaya, Jawa Timur (18/7/2023).

Saat itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang hadir dalam acara itu mengatakan bahwa tak haram bagi kaum Nahdliyyin untuk memilih PAN.

Menurut dia, perbedaan pilihan antara ormas dan parpol merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, bukan berarti keduanya tak bisa duduk bersama.

“Beda partai, tapi harmoni persatuan itu penting. Itu terus saya lakukan selama hampir dua tahun,” ujar dia.

Baca juga: Koalisi Prabowo Pakai Nama Indonesia Maju, PAN Akui untuk Lanjutkan Jokowi

Sejauh ini, PAN telah bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Kelimanya sepakat untuk membentuk Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Zulhas mengungkapkan, pihaknya punya dua figur untuk didorong menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres), yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.