Mabes Polri Akan Kirim Personel Tambahan ke Papua untuk Amankan Pemilu Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) akan mengirimkan personel tambahan ke wilayah hukum Polda Papua untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Adapun penambahan personel ini atas permohonan dari Polda Papua. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo.

"Iya benar ada penambahan personel dari Mabes Polri dalam rangka pengamanan pemilu," kata Benny saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Baca juga: 52 Eks Terpidana Berlomba Jadi Caleg DPR Pemilu 2024, Terbanyak dari Golkar

Namun demikian, Benny belum bisa menyampaikan jumlah personel tambahan itu.

"Untuk jumlah masih dalam pengusulan. Belum bisa saya sampaikan," ujarnya.

Menurut Benny, penambahan personel tambahan itu akan diperuntukkan ke sejumlah daerah yang dinilai rawan terjadi konflik saat pemilu.

Selain itu, tambahan personel juga akan ditempatkan di daerah yang masih rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Yang jelas anggota dari Mabes akan ditempatkan di daerah rawan untuk membantu penebalan personel yang ada," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Benny menekankan, Polda Papua turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat guna mendukung pelaksanaan pemilu yang damai.

Baca juga: Dua Kapal Cepat Rudal Tiba di Papua untuk Perkuat Koarmada III

Dia berharap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 bisa berjalan lancar.

"Sosialisasi dan ajakan Pemilu Damai sudah dilakukan. Semoga Pemilu mendatang berjalan lancar tanpa ada gangguan," pungkasnya.

Dikutip dari Kompas.id, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, ada 12 kabupaten yang rawan konflik dalam Pemilu 2024.

Ke-12 wilayah ini tersebar di dua provinsi yang baru dimekarkan dari Papua pada akhir tahun 2022, yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Ke-12 kabupaten ini adalah Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.

Adapun analisis kerawanan ini berdasarkan latar belakang konflik yang sering terjadi di 12 daerah ini.

”Kami telah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi gangguan keamanan ketika pelaksanaan pemilu. Tujuannya agar kami bisa menyiapkan strategi pengamanan secara lebih dini,” kata Mathius di Jayapura pada Senin (10/7/2023), seperti dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: 6 Provinsi di Papua beserta Ibukotanya

Mathius menuturkan, salah satu faktor utama pemicu konflik dan pelanggaran dalam tahapan pemilu adalah data pemilih.

Menurutnya, sering kali terjadi aksi massa dari pihak tertentu yang diduga mengubah jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT).