Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Terima Kunjungan Partai Hanura Siang Ini, Mantapkan Kerja Sama Politik Pemilu 2024

Kompas.com - 28/08/2023, 10:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P pada Senin (28/8/2023) pukul 14.00 WIB akan menerima kunjungan dari Partai Hanura di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan, kunjungan Hanura ini untuk memantapkan kerja sama politik dengan PDI-P pada Pemilu 2024.

"Kedatangan Partai Hanura nanti siang ke Kantor DPP PDI Perjuangan untuk secara formal dan memantapkan diri bekerja sama dengan PDI Perjuangan," kata Said kepada Kompas.com, Senin.

Said mengatakan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO semakin mantap menyatakan kerja sama politik dengan PDI-P.

Baca juga: Belum Habis Isu Duet Ganjar-Anies, Muncul Wacana Sandiaga-AHY

Hal itu, menurut Said, terjadi setelah OSO bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Medan beberapa waktu lalu.

Namun, Said tak mengumbar kapan pertemuan itu terjadi.

"Mungkin Pak OSO saat bertemu Presiden Jokowi di Medan berkonsultasi dengan beliau. Dan hari ini Hanura memformalkan kerja sama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres 2024," jelasnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menilai, pertemuan nanti siang juga semakin memantapkan konsolidasi dukungan partai politik untuk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Dia yakin, dari pertemuan dan dukungan tersebut akan berbuah pada elektabilitas Ganjar yang semakin melambung.

Baca juga: Sandiaga Uno Pastikan PPP Istiqomah dengan PDI-P

"Kerja sama ini sekaligus makin memantabkan konsolidasi dukungan buat Ganjar Pranowo untuk memuncaki elektabilitasnya ke depan," harap Said.

Sementara itu, Kepala Sekretariat DPP PDI-P Yoseph Aryo Adi Dharmo juga membenarkan adanya agenda kunjungan Partai Hanura siang ini.

"Iya betul, di kantor DPP PDI Perjuangan Diponegoro 58, Menteng," ucapnya kepada Kompas.com melalui pesan singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com