Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Ada 2.657 Bencana Sepanjang 2023, Terbanyak di Jawa Barat

Kompas.com - 25/08/2023, 14:39 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, ada 2.657 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (24/8/2023).

"Bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan," ucap Suharyanto dalam siaran pers, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: BNPB Catat 52 Bencana Seminggu Terakhir, Didominasi Karhutla

Suharyanto mengatakan, bencana paling banyak terjadi di Jawa Barat. Hingga Agustus 2023, ada 458 bencana di wilayah tersebut.

"Jawa Barat sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia," ucap dia.

Terkait itu, Suharyanto menuturkan, BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisasi dampak bencana bagi masyarakat di Jawa Barat.

Pihaknya akan memodernisasi sistem manajemen dan peralatan untuk penanganan bencana dan bahaya gempa bumi dan tsunami.

"Diharapkan ketika terjadi bencana tsunami, bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan," ucap Suharyanto.

Sejauh ini, BNPB memberi bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP) ke Jawa Barat.

Baca juga: Kebakaran TPA Sarimukti Ditetapkan Status Darurat Bencana

Selain itu, pihaknya menyiapkan mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.

Bantuan DSP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 500 juta.

Sementara itu, DSP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur senilai Rp 250 juta, dan DSP untuk Kota Cimahi mencapai Rp 750 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com