[POPULER NASIONAL] Megawati Minta Orang yang Tak Bisa Teriak Merdeka Dideportasi | Waspadai Sindikat Judi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menjadi artikel populer di Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Selannjutnya, pemberitaan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang mengajukan praperadilan penghentian penyidikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Lalu, artikel terkait imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai sindikat judi "online.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Megawati: Orang yang Enggak Bisa Teriak Merdeka Dideportasi Saja

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, orang Indonesia yang tidak bisa berteriak 'merdeka' sebaiknya dideportasi.

Megawati mengatakan, masyarakat Indonesia seharusnya dapat berteriak 'merdeka' sebagai bentuk kebanggaan karena Indonesia merupakan bangsa yang merdeka.

"Nanti bilang aja sama Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) itu orang-orang yang enggak bisa teriak merdeka itu deportasi saja deh sana," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

"Lah lah iya, ngapain jadi orang Indonesia, untuk punya kebanggaan kita sudah merdeka, banyak yang masih terjajah sampai hari ini," kata dia melanjutkan.

Baca selengkapnya: Megawati: Orang yang Enggak Bisa Teriak Merdeka Dideportasi Saja

2. LP3HI: Praperadilan Penghentian Penyidikan Dito Ariotedjo Untuk Awasi Kejagung dan KPK

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan mengatakan pengajuan praperadilan penghentian penyidikan Menpora Dito Ariotedjo dalam kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) 4G dan prasarana pendukung 1,2,3,4 dan 5 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakan hukum.

Dia mengatakan, pengawasan dilakukan agar Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak penyidik bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Pengawasan penyidik, (agar) siapapun pelakunya. Baik (pengawasan untuk) Kejaksaan Agung maupun KPK," ujar Kurniawaan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Baca selengkapnya: LP3HI: Praperadilan Penghentian Penyidikan Dito Ariotedjo Untuk Awasi Kejagung dan KPK

3. Sindikat Judi "Online" Pakai Nomor Luar Negeri, Warga Diimbau Waspada

Masyarakat diminta mewaspadai pesan dari nomor telepon tidak dikenal dengan kode luar negeri terkait berbagai penawaran judi online, pinjaman online (pinjol) ilegal, atau investasi yang meragukan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, hal itu dilakukan sindikat kejahatan keuangan digital buat terus memperdayai masyarakat Indonesia supaya terjerumus ke dalam jerat judi online, pinjol ilegal, atau investasi bodong.

"Mendidik masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti. Pokoknya kalau ada nomor-nomor dari luar (negeri) enggak jelas patut dicurigai niatnya. Apapun niatnya," kata Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (21/8/2023).

Baca selengkapnya: Sindikat Judi Online Pakai Nomor Luar Negeri, Warga Diimbau Waspada