KPK Cecar PPK Pengadaan Truk Angkut Basarnas yang Diduga Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Agus Haryono terkait kepanitiaan lelang pengadaan truk angkut personil dan rescue carrier vehicle tahun 2014.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam proses pengadaan truk itu, Agus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan jabatan para saksi selaku PPK dalam kepanitian lelang," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Selain Agus, KPK juga mencecar pegawai Bidang Rencana dan Standarisasi Basarnas, Ade Dian Permana dengan materi yang sama.

Baca juga: Tersangka Korupsi Pengadaan Truk Basarnas Diduga Terima Uang Panas Lewat Transfer Bank

Meski demikian, Ali belum merincikan lebih lanjut apakah keduanya terlibat dalam dugaan korupsi yang merugikan negara puluhan miliar tersebut.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Basarnas.

Perkara itu berbeda dengan dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Ali mengatakan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri.

Baca juga: KPK Sebut Kasus Pengadaan Truk Angkut Basarnas Beda dengan Suap Kabasarnas

Berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi Imigrasi, tiga orang itu adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas, Max Ruland Boseke.

Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Basarnas bernama Anjar Sulistiyono dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta.

Belakangan, KPK mengungkap dugaan uang panas dalam perkara ini mengalir ke rekening bank salah satu tersangka.

Baca juga: KPK Tak Khawatir Barang Bukti Kasus Pengadaan Truk di Basarnas Disembunyikan