Ide Amendemen UUD 1945 dari MPR-DPD Dianggap Buat Gaduh Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 supaya sesuai nilai-nilai Pancasila, penataan ulang MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta pemilihan presiden tak langsung dinilai hanya membuat gaduh menjelang Pemilu 2024.

Gagasan itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dalam pidato terpisah pada Sidang Tahunan 2023, Rabu (16/8/2023) lalu.

Menurut pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, jika dilakukan perubahan dengan mekanisme Pasal 37 UUD, maka konsentrasi publik dan elite politik akan terbelah dua.

"Pertama tahapan Pemilu plus kampanye yang sudah dan akan berlangsung, dan kedua proses plus substansi amandemen. Bayangkan riuh rendahnya. Isu amandemen hanya akan merusak fokus penyelenggaran pemilu saja," kata Feri saat dihubungi pada Jumat (18/8/2023).

Feri menilai gagasan yang disampaikan oleh Bambang dan La Nyalla seolah memperlihatkan upaya elite politik mengamankan kekuasaan dengan dalih amendemen UUD 1945.

Baca juga: Fahri Hamzah: Wacana Amendemen UUD 1945 Tidak Boleh Mendekati Pemilu

"Elite politik tidak berani bertarung secara fair dan demokratis karena memang tujuannya berbeda," ujar Feri.

Feri mencurigai ada maksud lain di balik gagasan kontroversial yang dilontarkan Bambang dan La Nyalla.

Kekhawatiran Feri adalah gagasan itu digunakan menjadi tameng buat memperpanjang kekuasaan dengan cara yang seolah-olah legal dengan membuat aturan yang disetujui oleh para elite politik.

"Seolah-olah ini formil dan legal, padahal ini adalah taktik politk semata yang berupaya mengelabui masyarakat luas dan lawan-lawan politik yang tidak setuju," ucap Feri.

Sebelumnya diberitakan, Bambang dalam pidato di Sidang Tahunan mengatakan, pada 14 Februari 2024 mendatang bangsa Indonesia akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Baca juga: Soal Wacana Amendemen UUD 1945, Mahfud: Boleh Saja jika Situasi Berubah, tapi...

Sedangkan peristiwa Reformasi 1998 telah melahirkan perubahan undang-undang dasar, yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah.

Selain itu, kata Bambang, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menata ulang kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada, dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu juga terjadi kepada MPR.

"Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945," kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini bangsa Indonesia memutuskan pelaksanaan Pemilu 2024, dan semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur serta adil (Jurdil).

Baca juga: Bamsoet Usul Amendemen UUD 1945, Mahfud: Silakan Saja, Itu Hak Setiap Orang

Pelaksanaan Pemilu setiap 5 tahun sekali merupakan perintah langsung Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali.