Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Pemerintah, Puan Ungkit Dana Stunting Rp 10 Miliar, Kebanyakan Buat Rapat

Kompas.com - 16/08/2023, 22:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyentil pemerintah yang selalu berkomitmen untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas sejak tahun 2019 silam. Meski komitmen tiap tahun tersebut selalu ditekankan, namun Puan menilai pemerintah perlu meningkatkan efektivitas belanja negara.

Hal tersebut Puan sampaikan ketika membacakan pidato Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," ujar Puan.

Baca juga: Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

Puan mengungkit Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mendapati permasalahan terkait anggaran untuk program stunting.

Saat itu, Jokowi menyebut anggaran untuk program stunting disediakan Rp 10 miliar. Namun, hanya sekitar Rp 2 miliar saja yang sampai ke masyarakat.

Puan mengatakan uang Rp 8 miliar yang tidak sampai ke masyarakat itu digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.

"Dari Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," tuturnya.

Baca juga: Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran Stunting

Maka dari itu, Puan berharap belanja negara ke depannya, khususnya di tahun 2024, semakin berkualitas.

Dia menegaskan dana yang sudah dianggarkan harus sampai ke rakyat.

"Khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat," imbuh Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com