Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pengamat: Golkar Miliki Kursi Terbanyak di DPR, Ada Potensi Dampingi Prabowo Subianto

Kompas.com - 16/08/2023, 08:46 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyebut sejumlah pihak berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya dari Partai Golkar, Airlangga Hartanto.

Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendeklarasikan dukungannya pada Prabowo.

 Sementara, PAN diprediksi tetap mengusulkan Erick Thohir.

Di sisi lain, masih ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Muhaimin Iskandar menjadi kandidat.

Baca juga: Penjelasan Golkar Dukung Prabowo padahal Sudah Bentuk Tim Teknis dengan PDI-P

"Jadi, potensi cawapres di sisi koalisi Prabowo adalah Gus Imin, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir. Penentuan cawapres dari sejumlah nama itu tentu tidak mudah diputuskan dalam koalisi," kata Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting tersebut, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Sebagai informasi, Golkar dan PAN menambah tiga partai politik (parpol) yang sebelumnya sudah menyarakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024.

Hingga saat ini, lima partai telah menyatakan dukungan kepada bakal capres Prabowo Subianto, yakni, Gerindra, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Golkar, dan PAN.

Dari kelima partai tersebut, empat di antaranya merupakan partai yang berhasil masuk dan memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca juga: Golkar Disebut Selevel dengan Gerindra, Mubazir jika Tak Dapat Kursi Cawapres

Aditya menerangkan, dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI dibandingkan empat partai pengusung lain. Bahkan, jumlah kursi Golkar melebihi partai asal Prabowo sendiri, Gerindra.

Golkar, yang saat ini dipimpin Ketua Umum Airlangga tersebut berhasil mengantarkan 85 kadernya untuk duduk di kursi Parlemen Senayan.

Di urutan kedua, ada Gerindra yang berhasil merebut 78 kursi di Pileg 2019. Sementara, PKB dan PAN menyusul setelah Gerindra dengan 58 kursi (PKB) dan 44 kursi (PAN).

Jika empat parpol yang masuk parlemen tersebut digabung, jumlah total perolehan kursi mereka untuk mengusung Prabowo Subianto, yakni 265 kursi.

Baca juga: Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Penegasan Dukungan Jokowi ke Prabowo?

“Jumlah itu setara dengan 46,09 persen jumlah total kursi di DPR RI,” kata Aditya.

Sebagai informasi, Golkar dan PAN menambah tiga partai politik (parpol) yang sebelumnya sudah menyarakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Dok Golkar Sebagai informasi, Golkar dan PAN menambah tiga partai politik (parpol) yang sebelumnya sudah menyarakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024.

Adapun gabungan keempat partai sudah jauh melebihi syarat minimal 20 persen untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Airlangga Hartarto menjelaskan alasan utama partai berlambang pohon beringin mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu dari Golkar.

“Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Subianto? Tidak lain, tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi," ujar Airlangga. Saat menghadiri deklarasi dukungan bakal capres Prabowo Subianto, Minggu (13/8/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com