Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar-PAN Dukung Prabowo, Pengamat: Susah untuk Abaikan Ada "Endorsement" Istana

Kompas.com - 13/08/2023, 16:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai, ada peran istana ketika Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, relasi kedua partai ini, termasuk Prabowo yang adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi bukan cuman sekadar relasi kinerja "pembantu" di kabinet, tapi juga hal-hal strategis lain termasuk soal pilpres.

"Di titik inilah, susah untuk tidak mengaitkan bergabungnya Golkar-PAN tanpa hadirnya dukungan (political endorsment) Istana," kata Agung dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Golkar dan PAN Tak Jadi Dukung Ganjar, PDI-P: Kita Masih Punya Kawan

"Apalagi kini publik mendapati pula bahwa Presiden Jokowi memberikan political endorsment tak tunggal ke Ganjar, tapi juga ke Prabowo," tambahnya.

Zulkifli Hasan dalam dalam acara pernyataan dukungan dan penandatanganan kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, memang menyinggung soal riwayat kerja sama politik dengan Gerindra sejak Pilpres 2014.

Riwayat itu disebut sebagai alasan PAN kembali mendukung Prabowo sebagai bakal capres 2024.

"Kami sudah sepuluh tahun bareng-bareng Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar," katanya.

"Kami melihat ini perjuangan 10 tahun akan tuntas karena kita sekarang sudah bersama-sama di istana," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Alasan Golkar Capreskan Prabowo, Sosok Tepat Nahkodai Indonesia Jadi Negara Maju

Pria yang karib disapa Zulhas ini menyebut bahwa perjuangan Prabowo harus dituntaskan dan itu sama artinya dengan melanjutkan perjuangan Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menteri Perdagangan itu juga meyakini bahwa Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Peluang kita tidak banyak tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi," ujar Zulhas.

Baca juga: Prabowo Terharu Resmi Dideklarasikan Capres oleh 4 Partai, Terbaru Golkar dan PAN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com