Salin Artikel

Golkar-PAN Dukung Prabowo, Pengamat: Susah untuk Abaikan Ada "Endorsement" Istana

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, relasi kedua partai ini, termasuk Prabowo yang adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi bukan cuman sekadar relasi kinerja "pembantu" di kabinet, tapi juga hal-hal strategis lain termasuk soal pilpres.

"Di titik inilah, susah untuk tidak mengaitkan bergabungnya Golkar-PAN tanpa hadirnya dukungan (political endorsment) Istana," kata Agung dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

"Apalagi kini publik mendapati pula bahwa Presiden Jokowi memberikan political endorsment tak tunggal ke Ganjar, tapi juga ke Prabowo," tambahnya.

Zulkifli Hasan dalam dalam acara pernyataan dukungan dan penandatanganan kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, memang menyinggung soal riwayat kerja sama politik dengan Gerindra sejak Pilpres 2014.

Riwayat itu disebut sebagai alasan PAN kembali mendukung Prabowo sebagai bakal capres 2024.

"Kami sudah sepuluh tahun bareng-bareng Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar," katanya.

"Kami melihat ini perjuangan 10 tahun akan tuntas karena kita sekarang sudah bersama-sama di istana," ujarnya melanjutkan.

Pria yang karib disapa Zulhas ini menyebut bahwa perjuangan Prabowo harus dituntaskan dan itu sama artinya dengan melanjutkan perjuangan Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menteri Perdagangan itu juga meyakini bahwa Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Peluang kita tidak banyak tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi," ujar Zulhas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/13/16053081/golkar-pan-dukung-prabowo-pengamat-susah-untuk-abaikan-ada-endorsement

Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke