Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa Ungkap Alasan Kekerasan di Papua Masih Terjadi

Kompas.com - 12/08/2023, 13:25 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat masih terjadinya kasus kekerasan di Papua.

Andika memandang dari dua sisi, dari masyarakat Papua dan aparat.

“Dari oknum masyarakat di Papua sendiri, kenapa mereka dengan entengnya kemudian melakukan kekerasan? Sampai melakukan pembunuhan tanpa ada rasa bersalah,” kata Andika dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (12/8/2023).

Baca juga: Cerita Andika Perkasa Ditegur Jokowi karena Jalan Ditutup...

Menurut Andika, kurang meratanya pendidikan di Bumi Cenderawasih membuat kekerasan itu masih terjadi.

“Semakin orang menerima pendidikan, maka nilai kemanusiaan itu akan masuk,” ujar mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Andika Perkasa: Pak Jokowi Itu Marahnya Enggak Diekspresikan

“(Tetapi) tetap saja lambat dan diberikan kewenangan wakil presiden untuk mengkoordinir itu semua,” kata Andika.

Sisi selanjutnya, lanjut Andika, dari aparat TNI-Polri yang juga melakukan kekerasan di sana.

“Nah itu yang waktu saya menjabat (Panglima TNI), itu yang saya mulai untuk diubah. Kita enggak boleh terpancing,” ucap Andika.

“Kita melakukan tindakan, juga dengan cara sesuai prosedur hukum,” kata dia.

Andika mengatakan, aparat TNI-Polri harus mengajarkan pada masyarakat Papua bahwa aparat mengambil tindakan tegas karena alasan yang kuat.

“Misalnya mereka membuat senjata dan mengancam kita. Apa boleh buat, kita harus mengambil tindakan tegas,” tutur Andika.

“Tapi manakala mereka tidak bersenjata, kita pun jangan begitu mudahnya mengambil tindakan sampai akhirnya ada korban di sana. Kita harus mulai mengajarkan bagaimana humanity itu kita terapkan di sana,” kata Andika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com