Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Minta ASN Lebih Kompetitif, Anggota DPR: Jangan Terlena di Zona Nyaman

Kompas.com - 02/08/2023, 20:14 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus mengatakan, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di zona nyaman tidak berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan pengabdiannya.

"(Para ASN) jangan terlena di zona nyaman. Paradigma kerja di zona nyaman dan aman menjadi alasan sebagian orang menjalani profesi sebagai abdi negara, tentunya mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan berperilaku,” katanya di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus bertransformasi menjadi ASN yang kompeten, andal, dan kompetitif melalui sistem manajemen ASN berdasarkan sistem merit.

Untuk itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, aspek kualifikasi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kinerja yang dipersyaratkan dalam sistem merit dapat mengubah konsep ASN zona nyaman agar bisa bertransisi menjadi zona persaingan yang kompetitif.

Baca juga: Kompak, DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Batas Usia Capres Turun ke 35 Tahun

Peningkatan kompetensi ASN dalam berbagai bidang yang diharapkan, seperti memperkaya literasi digital, cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanggap terhadap perubahan, proaktif terhadap pelayanan, memperluas jejaring kerja, kolaborasi di segala lini, dan produktif dengan karya-karya yang menjadi perhatian abdi negara.

“Dengan begitu, ASN dapat berkompetisi secara sehat dan akan berusaha selalu meningkatkan performanya agar dapat lebih kompetitif,” katanya dalam siaran pers.

Guspardi juga mengatakan, ASN kompetitif yang dihasilkan dari ASN yang peduli dengan peningkatan kompetensi diharapkan mampu mendobrak zona nyaman dan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara.

Selain itu, ASN kompetitif juga diharapkan memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Terkait ungkapan ASN zona nyaman, Guspardi mengatakan,kecenderungan menjalani pekerjaan sebagai rutinitas dan kewajiban menyebabkan ASN kurang inovatif dan tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hasil kerjanya.

Baca juga: Kasus Basarnas, Anggota DPR Ungkit Korupsi Heli AW-101: Jangan Sampai Sipilnya Saja yang Dipidana

Dia menilai, para ASN harus mengubah pemikiran merasa cukup bekerja dengan baik, tanpa perlu meningkatkan performa.

Menurutnya, kultur zona nyaman akan mengakibatkan organisasi berjalan stagnan dan sulit bersaing.

Guspardi menyebutkan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS juga memperkuat agar ASN selalu mengembangkan kompetensinya.

“Sistem penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja dengan memperhatikan target capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR Minta KPK dan TNI Bentuk Tim Koneksitas Usut Dugaan Korupsi di Basarnas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com