Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh-tokoh Perempuan dalam Radar Cawapres Anies Baswedan

Kompas.com - 28/07/2023, 12:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, masih tanda tanya.

Namun demikian, sejumlah nama terus bermunculan dalam bursa cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk pemilu presiden (pilpres) mendatang.

Sebutlah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lalu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo 31,6 Persen, Ganjar 31,4 Persen, Anies 17,6 Persen

Belakangan, beredar pula nama-nama tokoh perempuan di radar cawapres Anies yang sosoknya sudah tak asing di panggung politik. Siapa saja mereka?

1. Khofifah Indar Parawansa

Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi sosok perempuan pertama yang disebut-sebut dalam radar cawapres Anies. Nama Khofifah pertama kali diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus PKS Mardani Ali Sera menilai, Khofifah memiliki tiga kekuatan sebagai kandidat cawapres.

"Bu Khofifah, karena punya kekuatan tiga. Satu, dari Jawa Timur. Dua, latar belakang Nahdlatul Ulama. Tiga, perempuan. Jadi, punya banyak (kekuatan)," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers seusai menerima Anugerah Adinata Syariah di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Jumat (26/5/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers seusai menerima Anugerah Adinata Syariah di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Selain itu, menurut Mardani, dari sejumlah nama, sosok Khofifah menguat sebagai cawapres usulan pendamping Anies di internal partainya.

"Bu Khofifah banyak dibincangkan di internal, karena pertama memang cool (keren) orangnya, kemudian basisnya Jawa Timur, bisa memperkuat elektabilitas Mas Anies agak bisa kita ambil buat pemilih perempuan, dan mudah-mudahan terbuka akses ke teman-teman Nahdalatul Ulama," katanya dalam diskusi virtual, Sabtu (13/5/2023).

Saat dimintai tanggapan terkait ini, Khofifah tak mau banyak bicara. Dia tak mengiyakan atau menolak soal kemungkinan jadi cawapres Anies.

“Masyaallah, Ya Allah, sek (sebentar), Rek. Kita ini pokoknya sowan, silaturahmi, halal bi halal,” kata Khofifah usai berkunjung ke kediaman tokoh NU Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Timur, Jumat (28/4/2023), dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Bantah Khofifah Tolak Kursi Cawapres, Nasdem: Anies Belum Lamar

 

Baru-baru ini, sempat beredar kabar Khofifah menolak menjadi cawapres Anies. Namun, isu ini buru-buru dibantah oleh Nasdem, salah satu partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Belum, Mas Anies belum melamar juga Mba Khof dan Mba Khof belum mengatakan apa-apa karena memang belum pernah dilamar untuk hal tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (23/7/2023).

2. Yenny Wahid

Sosok perempuan lain yang juga masuk radar cawapres Anies ialah putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid. Nama Yenny dimunculkan oleh Nasdem.

Ahmad Ali mengaku mendorong Yenny menjadi bakal cawapres Anies. Sebab, menurutnya, Yenny punya latar belakang mumpuni untuk bersanding dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com