JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak ikut campur dengan berkembangnya isu musyawarah nasiobal luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Menurut Bakrie, pernyataan itu menandakan bahwa Jokowi menghormati mekanisme internal yang berlaku di Partai Golkar.
“Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait pergantian kepemimpinan,” kata Bakrie dalam siaran pers, Jumat (28/7/2023).
Ia menegaskan, pergantian ketua umum Partai Golkar akan dilakukan melalui musyawarah nasional (munas) pada tahun 2024 mendatang.
Baca juga: Airlangga Digoyang, Golkar Digoda
Hal itu sesuai dengan keputusan Munas Golkar Tahun 2019 yang diperkuat lewat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar Tahun 2021.
“Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” ujar dia.
Menurut mantan ketua umum Partai Golkar itu, permintaan menggelar munaslub justru bersifat kontraproduktif dan dapat melemahkan Partai Golkar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya menghimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan dibawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk mensukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden,” kata Bakrie.
Baca juga: Golkar dan PDI-P Sepakat Bentuk Tim Teknis Bahas Rencana Koalisi
Ia juga mengapresiasi sikap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat I dan II yang tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Adapun posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar tengah digoyang sejumlah tokoh Golkar yang ingin menggelar munaslub.
Muncul pula desas-desus bahwa ada keterlibatan pihak Istana di balik isu tersebut meski hal ini sudah dibantah langsung oleh Jokowi.
"Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Kepala Negara pun menanggapi perihal nama dua menterinya, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut didorong untuk menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil ada (keinginan), Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan, itu urusan Beliau-beliau. Bukan urusan kita. (Itu) Urusan internal Golkar," kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.