Kemenko PMK Ungkap Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 13 Provinsi Dekati 0 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen bertambah menjadi 13 pada Maret 2023. Sebelumnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang mendekati 0 persen hanya 6 provinsi.

Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan, hal ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

"BPS mencatatkan angka kemiskinan ekstrem dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,74 persen September 2022," kata Andie dalam Forum Konsolidasi Nasional Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

"Bahkan provinsi yang berhasil mencapai angka mendekati 0 persen bertambah, dari 6 provinsi menjadi 13 provinsi," imbuhnya.

Baca juga: Wapres: Indonesia Berada dalam Trek Benar untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Adapun ketigabelas provinsi tersebut di antaranya, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Bali.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono mengatakan, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi-provinsi tersebut sudah di bawah 1 persen.

"Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan turun lagi perhitungan kemiskinan ekstrem tingkat provinsi, sehingga kita bisa lebih menegaskan provinsi mana yang perlu kita dorong untuk sesegera mungkin dengan berbagai program yang ada," ucap dia.

Lebih lanjut ia optimistis, target kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2024 bisa terealisasi.

Terlebih, Kemenko PMK telah mengoordinasikan berbagai pihak untuk turut menyasar kemiskinan ekstrem, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam peningkatan penciptaan lapangan kerja termasuk pada pelaksanaan program Kartu Prakerja maupun CSR perusahaan.

Keterpaduan pun telah dilaksanakan Kementerian lainnya, yaitu Kementerian PUPR bersama dengan para pihak seperti Baznas, SMF, dan filantropi baik dari perbankan.

Baca juga: Kemenko PMK: Tiap Tahun 1,8 Juta Pelajar Masuk Pasar Kerja, Kompetensinya Rendah

Tidak tertinggal pula dukungan penuh dari civitas akademika melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan upaya pembangunan karakter, penelitian, maupun program pengabdian masyarakat.

"Kita optimis akhir tahun ini mudah-mudahan bisa mendekati nol koma sekian persen," jelas Nunung.

Sebagai informasi, data teranyar BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta, atau setara dengan 9,36 persen total penduduk. Posisi ini turun 460.000 orang atau 0,21 persen dari posisi September 2022, yang mencapai 23,36 juta orang atau setara 9,57 persen.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, penurunan tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir, produk domestik bruto (PDB) RI memang terus tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan.